Didampingi Pengacara,Warga Desa Notogiwang Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Ke Polisi

- Redaksi

Rabu, 11 Juni 2025 - 22:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PEKALONGAN.-suaramasyarakat.com.//Sejumlah warga Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, resmi melaporkan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) ke Polres Pekalongan pada Selasa (10/6/2025).

Pelaporan dilakukan dengan pendampingan hukum dari firma H A I P Law Firm, yakni Heru Ardi Irawan, SH., LL.M. dan Bayu Adi Dharma, SH.

Para pelapor, antara lain Yanti, Meisaroh Isnani, Dewi Tri Lastuti, Warniah, Dian, dan Subhi, mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah menerima kartu ATM sebagai penerima bansos.

Namun, mereka justru menemukan adanya aktivitas mencurigakan dalam rekening mereka, termasuk transaksi penarikan dana tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.

Kecurigaan tersebut mulai mencuat ketika para warga mencetak rekening koran dan mendapati saldo bantuan sosial mereka telah terkuras, padahal mereka tidak merasa pernah melakukan penarikan apa pun.

Baca Juga :  Diduga Manager PLN ULP Rembang Coba Bungkam Media dengan Uang, Skandal Pungli Terkuak: “Kalau Tak Viral, Uang Tak Kembali”

Heru Ardi Irawan menjelaskan bahwa dugaan penyelewengan ini telah berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025, dan berdasarkan data awal, sedikitnya 15 keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi korban dari total 140 KPM di desa tersebut.

“Modus yang digunakan adalah dengan tidak memberikan kartu ATM kepada para penerima sejak awal. Hal ini memberikan celah bagi oknum tertentu untuk mencairkan atau memindahkan dana secara sepihak,” jelas Heru.

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu tersebut, telah terjadi sekitar 15 kali transaksi pemindahan dana ke dalam tujuh rekening yang semuanya diduga dimiliki oleh satu orang.

Baca Juga :  PT KMB yang Bergerak Dibidang Penyaluran TKI Diduga Tidak Bertanggung Jawab Atas Surat Pemberhentian Kerja Yang Dilayangkan Terhadap LS Ketika Berurusan Dengan Hukum

Ia juga menduga bahwa pelaku merupakan oknum perangkat desa yang menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola data dan distribusi bantuan sosial. Hingga saat ini, 15 keluarga secara resmi telah melapor dan kasusnya sedang ditangani oleh Unit 3 Satreskrim Polres Pekalongan.

Menanggapi laporan ini, Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso membenarkan adanya aduan dari warga. Ia menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan awal terkait kasus tersebut.

“Kami telah memeriksa sejumlah saksi dan sedang mengumpulkan bukti-bukti. Jika ditemukan adanya unsur pidana, maka kasus ini akan kami tingkatkan ke tahap penyidikan,” tegas AKBP Doni (pawarta lutfi)

Editor : Marthin

Berita Terkait

Kuasa Hukum Adukan Kabidkum Polda Kalsel ke Propam Mabes Polri, Soroti Keabsahan Administrasi Jawaban Praperadilan di Tapin
Respon Cepat Polda Jateng atas Aduan Masyarakat, Cermin Komitmen Polri dalam Menjaga Kepercayaan Publik
Kuasa Hukum Tantang Oknum Dinas Sosial di PPS Wanodyatama Surakarta: Negara Hukum Tidak Tunduk pada Tafsir Pejabat
Pelayanan Si Propam Polres Metro Jakarta Pusat Dipertanyakan, Pelapor Keluhkan Ruangan Terkunci saat Jam Kerja
Divonis 20 Bulan Penjara, Mobil Korban Belum Kembali: Kasus Grand Livina Sisakan Tanda Tanya
Datang Bawa Bukti dan Tiga Saksi, Kuasa Hukum Kecewa Laporan Belum Dilayani di Polresta Surakarta
Kuasa Hukum Kecewa, Pertanyakan Efektivitas Pengaduan Propam atas Dugaan Pelanggaran Kasat Reskrim Polres Demak
Polda Jateng Gerak Cepat Terbitkan SP Gas Lidik, Usut Dugaan Penghinaan Profesi Advokat dan Premanisme di Kecamatan Bandar
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 28 Agustus 2026 - 12:10 WIB

Kuasa Hukum Adukan Kabidkum Polda Kalsel ke Propam Mabes Polri, Soroti Keabsahan Administrasi Jawaban Praperadilan di Tapin

Senin, 27 Juli 2026 - 00:21 WIB

Respon Cepat Polda Jateng atas Aduan Masyarakat, Cermin Komitmen Polri dalam Menjaga Kepercayaan Publik

Minggu, 26 Juli 2026 - 22:24 WIB

Kuasa Hukum Tantang Oknum Dinas Sosial di PPS Wanodyatama Surakarta: Negara Hukum Tidak Tunduk pada Tafsir Pejabat

Sabtu, 18 Juli 2026 - 00:04 WIB

Pelayanan Si Propam Polres Metro Jakarta Pusat Dipertanyakan, Pelapor Keluhkan Ruangan Terkunci saat Jam Kerja

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:29 WIB

Divonis 20 Bulan Penjara, Mobil Korban Belum Kembali: Kasus Grand Livina Sisakan Tanda Tanya

Berita Terbaru