Warga Kambangan Blado Kaget, Pembelian Motor Lunas Tiba-tiba Muncul Tagihan Pembiayaan

- Redaksi

Senin, 19 Januari 2026 - 12:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batang –suaramasyarakat.com// Seorang warga Dukuh Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, terkejut setelah sepeda motor yang dibelinya secara tunai dan dinyatakan lunas, tiba-tiba muncul tagihan dari perusahaan pembiayaan. Peristiwa ini kini resmi dilaporkan ke kepolisian.

Korban berinisial M.O.D. telah melaporkan kejadian tersebut dengan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan (STTLP) Nomor: STTLP/01/I/2026/SEK.BLD. Ia mengaku tidak pernah mengajukan kredit maupun menandatangani perjanjian pembiayaan dalam pembelian sepeda motor Honda Beat Street.

Menurut keterangan korban, sepeda motor tersebut dibeli di sebuah dealer di wilayah Batang melalui seorang sales berinisial A. Transaksi dilakukan secara cash/lunas, tanpa melibatkan lembaga pembiayaan mana pun. Namun pada 9 Januari 2026, korban justru menerima tagihan dari perusahaan pembiayaan, seolah-olah kendaraan tersebut dibeli dengan sistem kredit.

Korban mengaku terkejut karena sejak awal tidak pernah ada kesepakatan pembiayaan. Ia juga menyatakan telah menguasai bukti pembayaran, dokumen kendaraan, serta bukti pelunasan pajak yang menunjukkan transaksi pembelian dilakukan secara tunai.

Baca Juga :  Pekerjaan Talut di Desa Dengkek Menuai Kontroversi, Warga Dengkek Desak Adanya Sanksi

Munculnya tagihan pembiayaan tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian data, manipulasi administrasi, atau penyalahgunaan proses penjualan oleh oknum tertentu. Dugaan ini dinilai tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi melanggar hukum.

Secara hukum, peristiwa ini berpotensi melanggar:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf f, yang melarang pelaku usaha memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan terkait transaksi barang.

2. Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.

3. Pasal 263 KUHP tentang dugaan pemalsuan surat, apabila terdapat dokumen pembiayaan atau perjanjian kredit yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumen.

Baca Juga :  Katim Resmob Rembang Saat di Beritahu Informasi Terkait Tambang Yang Diduga Ilegal Dan Menyerobot Tanah SHM Berdalih Bukan Urusanya

4. Pasal 378 KUHP tentang dugaan penipuan, apabila pembelian tunai dialihkan secara sepihak menjadi transaksi kredit yang menimbulkan kewajiban finansial bagi konsumen.

Korban berharap pihak dealer maupun perusahaan pembiayaan terkait segera memberikan klarifikasi secara terbuka dan menyelesaikan persoalan ini secara transparan. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut agar kejadian serupa tidak menimpa konsumen lain.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam setiap transaksi pembelian kendaraan bermotor, serta memastikan status pembelian tunai atau kredit tercantum jelas dan sah dalam seluruh dokumen resmi.

 

Redaksi

Bayu Anggara – Wareng

Berita Terkait

Kuasa Hukum Adukan Kabidkum Polda Kalsel ke Propam Mabes Polri, Soroti Keabsahan Administrasi Jawaban Praperadilan di Tapin
Respon Cepat Polda Jateng atas Aduan Masyarakat, Cermin Komitmen Polri dalam Menjaga Kepercayaan Publik
Kuasa Hukum Tantang Oknum Dinas Sosial di PPS Wanodyatama Surakarta: Negara Hukum Tidak Tunduk pada Tafsir Pejabat
Pelayanan Si Propam Polres Metro Jakarta Pusat Dipertanyakan, Pelapor Keluhkan Ruangan Terkunci saat Jam Kerja
Divonis 20 Bulan Penjara, Mobil Korban Belum Kembali: Kasus Grand Livina Sisakan Tanda Tanya
Datang Bawa Bukti dan Tiga Saksi, Kuasa Hukum Kecewa Laporan Belum Dilayani di Polresta Surakarta
Kuasa Hukum Kecewa, Pertanyakan Efektivitas Pengaduan Propam atas Dugaan Pelanggaran Kasat Reskrim Polres Demak
Polda Jateng Gerak Cepat Terbitkan SP Gas Lidik, Usut Dugaan Penghinaan Profesi Advokat dan Premanisme di Kecamatan Bandar
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 28 Agustus 2026 - 12:10 WIB

Kuasa Hukum Adukan Kabidkum Polda Kalsel ke Propam Mabes Polri, Soroti Keabsahan Administrasi Jawaban Praperadilan di Tapin

Senin, 27 Juli 2026 - 00:21 WIB

Respon Cepat Polda Jateng atas Aduan Masyarakat, Cermin Komitmen Polri dalam Menjaga Kepercayaan Publik

Minggu, 26 Juli 2026 - 22:24 WIB

Kuasa Hukum Tantang Oknum Dinas Sosial di PPS Wanodyatama Surakarta: Negara Hukum Tidak Tunduk pada Tafsir Pejabat

Sabtu, 18 Juli 2026 - 00:04 WIB

Pelayanan Si Propam Polres Metro Jakarta Pusat Dipertanyakan, Pelapor Keluhkan Ruangan Terkunci saat Jam Kerja

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:29 WIB

Divonis 20 Bulan Penjara, Mobil Korban Belum Kembali: Kasus Grand Livina Sisakan Tanda Tanya

Berita Terbaru