Batam, Kepri – Suaramasyarakat.com // Peredaran rokok tanpa pita cukai merk Lenox beredar di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kali ini, dan menjadi sorotan setelah diduga menawarkan secara terbuka kepada sejumlah pemilik warung dan grosir dengan harga fantastis murah.
Rokok Lenox tanpa pita cukai sudah beredar luas di Kepulauan Riau(Kepri) terutama di kota Batam, Petugas Bea dan Cukai Batam Dan Aparat Penegak Hukum (APH) supaya bertindak tegas tentang peredaran rokok Lenox di kota Batam.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan peredaran barang kena cukai di wilayah Batam. Pasalnya, produk rokok yang diduga tidak dilengkapi pita cukai tersebut disebut-sebut memiliki jalur distribusi hingga menjangkau sejumlah kawasan permukiman dan pusat perdagangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari penelusuran awak media dan Tim dilapangan, selasa(10/11/2026), aktivitas penawaran rokok Lenox diduga menyasar pedagang di kawasan , Bengkong, Batam Centre hingga Batu Aji.
Seorang sales menawarkan rokok tersebut dengan harga berkisar Rp74.000 hingga Rp76.000 per slop. Harga itu ditawarkan kepada pedagang dengan alasan barang diperoleh langsung dari gudang utama.
“Dari gudang langsung, makanya murah. Beli lah,” ujar sales tersebut dalam percakapan yang diperoleh.
Namun, tawaran itu tidak serta-merta diterima. Pemilik toko justru mempertanyakan legalitas produk, terutama terkait keberadaan pita cukai.
“Belum berani kami, Bang,” jawab pemilik toko.
Sales tersebut disebut masih berusaha menawarkan produk melalui sistem penitipan, bahkan dengan rencana pengecekan secara berkala setiap pekan.
Pola penawaran seperti ini patut menjadi perhatian. Jika benar terjadi secara berulang, aparat perlu memastikan apakah aktivitas tersebut merupakan distribusi biasa atau bagian dari jaringan pemasaran yang lebih luas.
JEJAK GUDANG DAN KENDARAAN DISTRIBUSI PERLU DITELUSURI
Informasi yang berkembang juga menyebutkan adanya kendaraan Daihatsu Gran Max berwarna putih dengan nomor polisi BP 8718 TE yang diduga berkaitan dengan aktivitas penawaran atau distribusi rokok tersebut.
Identitas kendaraan dan dugaan keterlibatannya tentu masih perlu diverifikasi. Namun, informasi ini dapat menjadi salah satu petunjuk awal bagi aparat untuk melakukan penelusuran.
Pertanyaan pentingnya, siapa pemilik barang tersebut? Dari mana rokok Lenox dipasok? Di mana lokasi gudang utama yang disebut sales? Apakah seluruh aktivitas distribusinya sudah memenuhi ketentuan cukai?
Jangan sampai penelusuran hanya berhenti pada sales atau pedagang kecil, sementara pihak yang diduga menjadi pemasok utama tidak tersentuh.
BEA CUKAI BATAM JANGAN BUNGKAM
Dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai semestinya menjadi perhatian serius Bea Cukai Batam. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan di bidang cukai, Bea Cukai diharapkan segera melakukan pemeriksaan terhadap informasi tersebut.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di pintu masuk barang. Jalur distribusi, tempat penyimpanan, hingga peredaran di tingkat pengecer juga perlu menjadi perhatian sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Publik berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila produk yang diduga tidak memenuhi kewajiban cukai dapat ditawarkan kepada pedagang secara terbuka
Jika memang ditemukan pelanggaran, tindakan tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu.
NEGARA BERISIKO KEHILANGAN PENERIMAAN
Peredaran rokok yang tidak memenuhi kewajiban cukai bukan sekadar persoalan perdagangan. Praktik tersebut berpotensi mengganggu penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha yang patuh membayar kewajiban cukai tentu berada dalam posisi tidak seimbang apabila produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan dapat dijual dengan harga lebih murah.
Karena itu, penindakan harus menyasar seluruh mata rantai distribusi. Mulai dari sumber pasokan, penyimpanan, pengangkutan hingga pihak yang bertanggung jawab atas peredarannya.
Berdasarkan data pemangku kepentingan fiskal daerah, kerugian negara akibat rokok ilegal di Kepulauan Riau diperkirakan mencapai miliaran hingga ratusan miliar rupiah per tahun (seperti estimasi potensi kehilangan penerimaan mencapai ratusan miliar rupiah).
Hal ini menggerus target penerimaan cukai nasional yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan layanan kesehatan masyarakat (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT).
Sanksi Hukum Tegas (UU Cukai):
Pelaku pelanggaran cukai tidak hanya dijerat denda administratif, tetapi juga ancaman pidana berat sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995).
Berikut Pasal 55 menegaskan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dilengkapi pita cukai (polas) diancam pidana penjara 1 hingga 8 tahun serta denda minimal 10 kali hingga maksimal 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.*
(Tim)
