Pekalongan.-suaramasyarakat.com.//Seorang pegawai di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Pekalongan berinisial S (49) mengungkapkan dugaan praktik penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh jajaran pimpinan tempatnya bekerja. S yang merupakan warga asli Pekalongan dan telah bekerja sejak tahun 1990-an sebagai staf mengaku diperintahkan untuk melakukan mark up administrasi hingga memalsukan stempel dan nota.
Menurut S, praktik tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan melibatkan pimpinan.
“Saya diperintah pimpinan bikin mark up administrasi dan memalsukan stempel serta nota. Semua yang bermain para pimpinan. Sekarang saya malah difitnah dan diduga akan dijebloskan ke penjara terkait masalah ini,” ujar S sambil menangis, Selasa (19/08/25).
Selain itu, S mengatakan dirinya juga mengalami beban kerja berlebih, bekerja di luar jam kerja normal.
“Saya ini orang kecil, hanya menjalankan perintah. Pekerjaan saya diporsir tidak sesuai jam kerja. Karena banyak fitnah, saya mengadu ke LBH Adhiyaksa agar mendampingi kasus ini,” kata S dengan nada sedih.
Terpisah, kuasa hukum dari LBH Adhiyaksa, Didik Pramono, S.H., menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan menyebut siap mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami akan klarifikasi semua pihak terkait. Bila klien kami difitnah, kami akan sikat habis dari atas sampai ke bawah tanpa ampun. Berani ambil duit, harus berani ambil risiko. Jangan korbankan anak buah,” ujar Didik.
Didik menegaskan bahwa seluruh jajaran pimpinan, termasuk direktur, pengawas dan kepala bagian, harus bertanggung jawab.
“Direktur, pengawas, kabag harus bertanggung jawab. Dugaan korupsi ini muncul atas perintah pimpinan sendiri,” katanya.
Lebih jauh, Didik meminta direktur BUMD untuk segera menonaktifkan oknum pejabat yang diduga terlibat dalam praktik administrasi fiktif guna menghindari potensi dugaan intimidasi terhadap bawahan.
“Saya berharap direktur menonaktifkan semua oknum pejabat yang terlibat. Bila tidak berani menonaktifkan, kami menduga direktur ikut terlibat. Kami siap turun ke jalan menyampaikan aspirasi dan membela masyarakat kecil demi keadilan. Kita akan sikat habis,” tegas Didik.
