Warga Tolak, Pemda Diminta Tindak, Itulah Dampak Konteaversi Kandang Ayam Petelur di Langsa

- Redaksi

Minggu, 5 April 2026 - 00:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kota Langsa, Aceh – SuaraMasyarakat.com // Warga Dusun Merpati dan Dusun Rajawali, Desa atau Gampong Pondok Pabrik, Kota Langsa, Aceh, menolak keras pembangunan kandang ayam petelur bersumber anggaran dari Dana Desa (DD) atau APBG 2025 senilai Rp130 juta.

Meski sudah ada petisi penolakan dari 69 warga sejak Oktober 2025, kandang tersebut tetap beroperasi dan menampung ratusan ekor ayam.

Kandang ayam petelur tersebut berlokasi di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 1, kini di bawah koordinasi PTPN IV Regional 6. Deni Pratama.

Baca Juga :  Konflik Agraria di Banyuasin Dugaan Sertifikat Hak Milik Fiktif Memicu Kekhawatiran

Krani 1 Teknik Kebun Lama, menyatakan bahwa PTPN IV Regional 6 tidak memiliki kepentingan pribadi dalam proyek tersebut, namun akan mengambil sikap tegas jika warga menolak.

“Warga sudah menyampaikan penolakan, kami akan mempertimbangkan hal tersebut,” ujarnya.

Warga menuntut kejelasan dan transparansi terkait izin pembangunan kandang ayam petelur tersebut. Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti petisi penolakan dan memastikan hak warga atas lingkungan yang sehat.

Camat Langsa Lama, Yundi Mauliza, S.STP, M.M., menyatakan bahwa pihak Muspika telah berupaya menjadi penengah, namun upaya mediasi kerap gagal karena ketidakhadiran pihak-pihak terkait.

Baca Juga :  Berboncengan tiga orang alami kecelakaan dengan ibu-ibu dan Lari Ketakutan

“Kami akan terus berupaya untuk mencari solusi yang terbaik bagi warga,” ujarnya.

Pemerintah Kota Langsa diminta untuk menindaklanjuti kasus ini dan memastikan penegakan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Warga berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan aspirasi mereka dan memastikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Kasus ini masih dalam proses mediasi dan belum ada keputusan final. Warga dan pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.*

Reporter : Nurma

Berita Terkait

Tanpa Papan Proyek dan Pengawas, Pembangunan Talud di Jalan Raya Belimbing Kuranji Tersorot Publik
Polda Sumsel Tangani 63 Perkara Karhutla, 54 Orang Jadi Tersangka
Guru SMPN 4 Pekalongan Akui Jewer Siswa, ROBINHOOD 23 Minta Kasus Tak Berhenti di Sanksi Sekolah
LAPPAS-RI Adukan Inspektorat Kabupaten Pekalongan ke Ombudsman
Dugaan Pelanggaran Aturan dan Terkesan Cacat Hukum di Pilchiksung Desa Banda Masen Lhokseumawe
Keluhan Pemasok PT PAR: Oknum Brimob Diduga Lakukan Penyutiran TBS, Kuat Dugaan Manajer Terlibat
Oknum Polisi Diduga Tampung Sawit Hasil Curian di Terminal Meudang Ara
Harga Elpiji 3 Kg di Kota Palu Diduga Tak Sesuai HET, Peran Pengawasan APH Jadi Tanda Tanya Publik
Berita ini 59 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:55 WIB

Polda Sumsel Tangani 63 Perkara Karhutla, 54 Orang Jadi Tersangka

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:48 WIB

Guru SMPN 4 Pekalongan Akui Jewer Siswa, ROBINHOOD 23 Minta Kasus Tak Berhenti di Sanksi Sekolah

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:51 WIB

LAPPAS-RI Adukan Inspektorat Kabupaten Pekalongan ke Ombudsman

Minggu, 20 September 2026 - 23:04 WIB

Dugaan Pelanggaran Aturan dan Terkesan Cacat Hukum di Pilchiksung Desa Banda Masen Lhokseumawe

Kamis, 3 September 2026 - 15:24 WIB

Keluhan Pemasok PT PAR: Oknum Brimob Diduga Lakukan Penyutiran TBS, Kuat Dugaan Manajer Terlibat

Berita Terbaru