Wali Murid Keluhkan Mahalnya Bahan Seragam Sekolah di SMPN 1 Bukateja Purbalingga, Total Capai Rp890 Ribu

- Redaksi

Selasa, 19 Agustus 2025 - 22:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SUARAMASYARAKAT.COM.//PURBALINGGA, 19 Agustus 2025 — Setelah SMP N 1 Kutasari, SMP N 1 Padamara, dan SMP N 2 Bukateja sekarang wali murid SMP N 1 Bukateja Purbalingga menyampaikan keluhan yang sama terkait mahalnya biaya seragam sekolah. Paket seragam yang ditawarkan pihak sekolah terdiri dari bahan batik, seragam identitas, atribut, dan seragam olahraga dengan total harga mencapai Rp890 ribu. Nilai tersebut belum termasuk ongkos jahit untuk seragam batik dan Identitas.

Larangan Penjualan Bahan dan Seragam Sekolah

Padahal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purbalingga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420/1110.I/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Larangan Penjualan Bahan dan Seragam Sekolah. Larangan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, dan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022.

Baca Juga :  Dugaan Intimidasi di Polsek Simo-Polres Boyolali: Saksi Ditekan, Laporan Dihalangi

Tanggapan Pihak Sekolah

Ketika dikonfirmasi, Humas SMP N 1 Bukateja menyatakan bahwa tidak ada paksaan bagi siswa maupun wali murid untuk membeli seragam melalui sekolah. Namun, saat ditanya soal harga, pihak humas mengaku tidak mengetahui detail dan menyarankan media menanyakan langsung ke koperasi sekolah.

Baca Juga :  Sekda Sumsel Turut Diwisuda, Unsri Kukuhkan 899 Alumni pada Wisuda ke-180

Sayangnya, ketika media mendatangi koperasi sekolah, tidak seperti biasanya kondisi koperasi sedang tutup. Kepala sekolah SMPN 1 Bukateja Bapak Murdiono yang dihubungi melalui pesan WhatsApp juga tidak memberikan jawaban.

Transparansi Diharapkan

Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengadaan seragam di sekolah tersebut. Wali murid mendesak pihak sekolah membuka keterangannya secara jelas agar tidak menimbulkan kesan adanya indikasi mencari keuntungan yang tidak wajar dari penjualan seragam yang seharusnya dilarang.

Berita Terkait

Tanpa Papan Proyek dan Pengawas, Pembangunan Talud di Jalan Raya Belimbing Kuranji Tersorot Publik
Polda Sumsel Tangani 63 Perkara Karhutla, 54 Orang Jadi Tersangka
Guru SMPN 4 Pekalongan Akui Jewer Siswa, ROBINHOOD 23 Minta Kasus Tak Berhenti di Sanksi Sekolah
LAPPAS-RI Adukan Inspektorat Kabupaten Pekalongan ke Ombudsman
Dugaan Pelanggaran Aturan dan Terkesan Cacat Hukum di Pilchiksung Desa Banda Masen Lhokseumawe
Keluhan Pemasok PT PAR: Oknum Brimob Diduga Lakukan Penyutiran TBS, Kuat Dugaan Manajer Terlibat
Oknum Polisi Diduga Tampung Sawit Hasil Curian di Terminal Meudang Ara
Harga Elpiji 3 Kg di Kota Palu Diduga Tak Sesuai HET, Peran Pengawasan APH Jadi Tanda Tanya Publik
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:12 WIB

Tanpa Papan Proyek dan Pengawas, Pembangunan Talud di Jalan Raya Belimbing Kuranji Tersorot Publik

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:55 WIB

Polda Sumsel Tangani 63 Perkara Karhutla, 54 Orang Jadi Tersangka

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:48 WIB

Guru SMPN 4 Pekalongan Akui Jewer Siswa, ROBINHOOD 23 Minta Kasus Tak Berhenti di Sanksi Sekolah

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:51 WIB

LAPPAS-RI Adukan Inspektorat Kabupaten Pekalongan ke Ombudsman

Minggu, 20 September 2026 - 23:04 WIB

Dugaan Pelanggaran Aturan dan Terkesan Cacat Hukum di Pilchiksung Desa Banda Masen Lhokseumawe

Berita Terbaru