Pemkot Palembang dan BPJS Ketenagakerjaan Resmikan Penggerak Jaminan Sosial di 17 Kelurahan untuk Kejar Target Perlindungan 57 Persen Pekerja

- Redaksi

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAMASYARAKAT.COM///Palembang – Pemerintah Kota Palembang bersama BPJS Ketenagakerjaan meresmikan Penggerak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 17 kelurahan sebagai upaya meningkatkan literasi dan memperluas kepesertaan program perlindungan tenaga kerja. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Prameswara, Kota Palembang, Selasa (23/6/2026).

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Kuncoro Budi Winarno, mengatakan program ini bertujuan menjangkau masyarakat hingga tingkat kelurahan agar pemahaman mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

“Keinginan kita, setiap kelurahan memiliki penggerak jaminan sosial sehingga informasi dan edukasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, Pemerintah Kota Palembang benar-benar hadir untuk menjamin keamanan pekerja dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus memberikan perlindungan ekonomi apabila terjadi risiko kerja yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten Pekalongan Ajukan Dua Raperda Inisiatif, Fokus Pendidikan dan Perlindungan Cagar Budaya

Menurut Kuncoro, peluncuran program tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Palembang untuk memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Saat ini, tingkat perlindungan tenaga kerja di Kota Palembang mencapai sekitar 35 persen atau tertinggi di Sumatera Selatan. Namun, angka tersebut masih berada di bawah target perlindungan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 57 persen.

Dari total sekitar 685 ribu tenaga kerja di Kota Palembang, masih terdapat sekitar 151 ribu pekerja yang perlu didorong agar memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Untuk mencapai target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap adanya dukungan pemerintah daerah melalui regulasi dan penganggaran APBD guna memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja rentan, seperti petani, nelayan, dan pekerja sektor informal lainnya.

Baca Juga :  Konsultasi Publik AMDAL Dinilai Tidak Transparan, Masyarakat Siap Demo PT. BTIIG dan IHIP

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan iuran mulai Rp16.800 per bulan, pekerja sudah dapat memperoleh perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian.

Melalui kehadiran Penggerak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat kelurahan, diharapkan semakin banyak pekerja yang memahami manfaat program tersebut dan terdaftar sebagai peserta, sehingga kesejahteraan serta rasa aman dalam bekerja dapat semakin meningkat.

 

Redaksi (Marthin)

Berita Terkait

BP-GMN Matangkan Sistem Informasi Terpadu, Peluncuran Ditargetkan Sebelum 15 November 2026
Kapolda Sumsel Hadiri Rakornas Kesiapsiagaan Karhutla, Perkuat Sinergi Pencegahan dan Penegakan Hukum
Kuliah Umum Akuntansi UMP Bahas Transformasi Digital untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
SCW GELAR AKSI DI PERTAMINA PATRA NIAGA SUMBAGSEL, DESAK SPBU NAKAL DITUTUP DAN BBM SUBSIDI DIAWASI KETAT
Polda Sumsel Ikuti Visitasi E-Monev 2026, Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
Herman Deru Tetapkan Tiga Sungai Prioritas Darurat Rehabilitasi, Modifikasi Cuaca Sumsel Tembus 80 Kali
Kapolda Sumsel Gelar Program Polidik di SMKN 6 Palembang, Ajak Pelajar Tolak Bullying dan Narkoba
Bhabinkamtibmas Polsek Betung Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Karhutla di Desa Taja Raya I
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:33 WIB

BP-GMN Matangkan Sistem Informasi Terpadu, Peluncuran Ditargetkan Sebelum 15 November 2026

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:09 WIB

Kapolda Sumsel Hadiri Rakornas Kesiapsiagaan Karhutla, Perkuat Sinergi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:45 WIB

Kuliah Umum Akuntansi UMP Bahas Transformasi Digital untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:18 WIB

SCW GELAR AKSI DI PERTAMINA PATRA NIAGA SUMBAGSEL, DESAK SPBU NAKAL DITUTUP DAN BBM SUBSIDI DIAWASI KETAT

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:43 WIB

Polda Sumsel Ikuti Visitasi E-Monev 2026, Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Berita Terbaru