PALEMBANG | suaramasyarakat.com — Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan visitasi Evaluasi dan Monitoring (E-Monev) Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Sumsel mulai pukul 13.00 WIB tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap kesiapan pelayanan informasi publik sekaligus upaya memperkuat tata kelola institusi yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Visitasi ini merupakan tindak lanjut surat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 473/X/SKI.Provsumsel/2026 setelah badan publik menyelesaikan tahapan pengisian kuesioner mandiri.
Dalam proses penilaian faktual, tim Komisi Informasi melakukan evaluasi terhadap kesiapan sarana dan prasarana, pengelolaan dokumentasi, serta mekanisme pelayanan PPID Polda Sumsel. Penilaian tersebut bertujuan memastikan masyarakat memperoleh akses informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Evaluasi juga mencakup pengelolaan informasi berkala, mekanisme penanganan sengketa informasi, serta pemanfaatan kanal digital dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Kesiapan sistem dan petugas PPID menjadi faktor penting dalam memastikan setiap permohonan informasi ditangani secara tertib, tepat, dan sesuai prosedur.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Haidir Rohimin, S.E., M.M., mengapresiasi kesiapan jajaran Polda Sumsel dalam mengikuti tahapan E-Monev keterbukaan informasi publik tahun 2026.
“Polda Sumsel menunjukkan keseriusan dalam mendukung pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Kesiapan fasilitas dan pengelolaan PPID menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, profesional, dan akuntabel,” ujar Haidir Rohimin.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan ketentuan, tetapi juga bentuk tanggung jawab institusi kepada masyarakat. Polda Sumsel terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan PPID agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui mekanisme yang jelas, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurutnya, pengelolaan informasi publik yang baik menjadi salah satu upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Melalui visitasi E-Monev Tahun 2026, Polda Sumsel diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam memperkuat transparansi, meningkatkan mutu pelayanan, serta membangun hubungan yang semakin baik antara kepolisian, Komisi Informasi, dan masyarakat.
Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan pelayanan informasi publik yang profesional, adaptif, dan akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri serta upaya menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.
Sumber Berita: Red..POLDA SUM-SEL
