PALEMBANG | suaramasyarakat.com — Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) terus mempercepat pengembangan Sistem Informasi Terpadu sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia.
Hal tersebut dibahas dalam rapat finalisasi Rancangan Sistem Informasi Terpadu BP-GMN yang digelar di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Jumat (30/10/2026). Rapat ini menjadi tahapan penting dalam mematangkan sistem berbasis data terintegrasi yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemantauan, tetapi juga mampu menyajikan analisis komprehensif serta rekomendasi kebijakan dan tindakan di lapangan.
Pengembangan sistem yang diakselerasi selama tujuh hari terakhir tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, pemerintah daerah, lembaga teknis seperti BMKG dan BNPB, kementerian terkait, pemegang konsesi perusahaan, hingga organisasi masyarakat sipil (LSM).
Wakil Ketua BP-GMN, Mayjen TNI Sriyanto, M.I.R., M.A., menyampaikan bahwa rancangan Sistem Informasi Terpadu BP-GMN saat ini telah mencapai tahap pematangan sekitar 90 persen.
Menurutnya, sistem tersebut dirancang secara komprehensif dengan kemampuan mengolah data menjadi bahan analisis dan rekomendasi konkret, baik untuk mendukung tindakan langsung di lapangan maupun penyusunan kebijakan perlindungan dan pemulihan gambut secara nasional.
“Rancangan sistem yang kita bangun betul-betul dibuat secara komprehensif. Tidak hanya sifatnya pemantauan, tetapi juga analisis data yang masuk untuk menghasilkan rekomendasi konkret, baik untuk tindakan langsung di lapangan maupun perumusan kebijakan perlindungan dan pemulihan gambut di seluruh Indonesia,” ujar Mayjen TNI Sriyanto.
Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya akan difokuskan pada integrasi berbagai basis data yang telah dimiliki kementerian dan lembaga terkait, di antaranya BMKG, BNPB, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Selain itu, koordinasi intensif dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Sekretariat Negara juga terus dilakukan untuk mendukung aspek regulasi dan operasional dalam penetapan sistem tersebut.
Menariknya, Sistem Informasi Terpadu BP-GMN juga dirancang menggunakan tiga bahasa pengantar, yakni bahasa Indonesia, Inggris, dan Prancis. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama dan forum internasional terkait pengelolaan gambut.
Mayjen TNI Sriyanto menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat data dunia dalam isu pengelolaan gambut, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan gambut terluas di dunia.
“Sebagai negara yang memiliki lahan gambut terluas di dunia, kita berharap sistem ini menjadikan Indonesia sebagai pemimpin (leading) dalam berbagai forum internasional. Tujuan kita ke depan, Indonesia menjadi pusat data (data hub) terkait isu gambut global,” tegasnya.
Peluncuran resmi Sistem Informasi Terpadu BP-GMN ditargetkan paling lambat pada pertengahan November 2026. Target tersebut menjadi bagian dari pencapaian kinerja satu bulan sejak Kepala BP-GMN dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.
Melalui kehadiran platform ini, BP-GMN berharap dapat menghadirkan pusat pengetahuan (knowledge hub), penyediaan data yang presisi, serta landasan pengambilan keputusan yang lebih terukur dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem gambut dan mangrove secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.
