FOMAPAK Angkat Bicara Terkait Kebijakan Diskriminatif Gubsu, Bobby Nasution

- Redaksi

Selasa, 30 September 2025 - 09:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Langsa, Aceh – SuaraMasyarakat.com // Front Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (FOMAPAK), dengan tegas menolak kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, membatasi penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor ber-STNK luar Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu secara tegas dan menyorot tajam oleh Nasruddin, S.E., selaku pimpinan FOMAPAK kepada media melalui press release, Minggu (28/09/25).

“Bagi kami, kebijakan tersebut bukan hanya diskriminatif, tetapi juga berpotensi memecah belah persaudaraan antar daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). STNK adalah produk nasional, bukan produk daerah. Karena itu, dokumen tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa pengecualian,” sebut Nasruddin, S.E.

Baca Juga :  Harumkan Nama Bangsa, Briptu Putri Aisah Lidel Raih Peringkat Pertama di Akademi Kepolisian Turki

Kebijakan dikeluarkan Gubernur Sumut jelas kontra-harmoni dan berpotensi menimbulkan gesekan horizontal antar warga. Padahal, pembangunan jalan dibiayai oleh APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat Indonesia.

Karena itu, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk melarang atau membatasi penggunaan jalan berdasarkan asal daerah kendaraan.

FOMAPAK menilai, tindakan Gubernur Sumut telah melewati batas kewenangan dan justru menimbulkan keresahan sosial. Seharusnya seorang pemimpin daerah menyelesaikan masalah secara bijak, jernih, dan komprehensif, bukan dengan kebijakan sepihak membenturkan masyarakat.

Untuk itu, FOMAPAK mendesak Kapolda Sumut dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti kebijakan diskriminatif ini serta mengambil langkah hukum terhadap Gubernur Sumut karena kebijakannya berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Baca Juga :  Pekalongan 2 .10.2025 Heboh Kerbau Masuk Kebun Warga

Kami mengingatkan, Indonesia dibangun di atas prinsip kebersamaan dan persatuan. Jangan sampai kebijakan yang salah arah merusak harmoni bangsa.

Kalau mau hitung hitungan, di Aceh cukup banyak angkutan umum maupun mobil pribadi menggunakan plat BK beroprasi di Aceh, “Kami tidak pernah protes bahkan Aceh tiap hari memberikan kontribusi pajak export Kopi, CPO, Cangkang Sawit dan Kernel berasal dari Aceh dikirim melalui pelabuhan Belawan dan pajaknya masuk ke Sumatra Utara.*

Reporter : Nurma

Berita Terkait

Tanpa Papan Proyek dan Pengawas, Pembangunan Talud di Jalan Raya Belimbing Kuranji Tersorot Publik
Polda Sumsel Tangani 63 Perkara Karhutla, 54 Orang Jadi Tersangka
Guru SMPN 4 Pekalongan Akui Jewer Siswa, ROBINHOOD 23 Minta Kasus Tak Berhenti di Sanksi Sekolah
LAPPAS-RI Adukan Inspektorat Kabupaten Pekalongan ke Ombudsman
Dugaan Pelanggaran Aturan dan Terkesan Cacat Hukum di Pilchiksung Desa Banda Masen Lhokseumawe
Keluhan Pemasok PT PAR: Oknum Brimob Diduga Lakukan Penyutiran TBS, Kuat Dugaan Manajer Terlibat
Oknum Polisi Diduga Tampung Sawit Hasil Curian di Terminal Meudang Ara
Harga Elpiji 3 Kg di Kota Palu Diduga Tak Sesuai HET, Peran Pengawasan APH Jadi Tanda Tanya Publik
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:55 WIB

Polda Sumsel Tangani 63 Perkara Karhutla, 54 Orang Jadi Tersangka

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:48 WIB

Guru SMPN 4 Pekalongan Akui Jewer Siswa, ROBINHOOD 23 Minta Kasus Tak Berhenti di Sanksi Sekolah

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:51 WIB

LAPPAS-RI Adukan Inspektorat Kabupaten Pekalongan ke Ombudsman

Minggu, 20 September 2026 - 23:04 WIB

Dugaan Pelanggaran Aturan dan Terkesan Cacat Hukum di Pilchiksung Desa Banda Masen Lhokseumawe

Kamis, 3 September 2026 - 15:24 WIB

Keluhan Pemasok PT PAR: Oknum Brimob Diduga Lakukan Penyutiran TBS, Kuat Dugaan Manajer Terlibat

Berita Terbaru