SUARAMASYARAKAT.COM //PALU — Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, melakukan audiensi dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Bambang S. Razak, ST, MT, di kantor BPJN Jalan MT. Haryono, Palu, Senin (6/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Delis didampingi oleh Anggota DPD RI Perwakilan Sulteng, Febriyanthi Hongkiriwang, S.Si, Apt, serta Kepala Dinas PUPR Morowali Utara, Destuber Mato’ori, ST, M.Sc.
Sementara dari pihak BPJN Sulteng hadir Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ), Mirayanti, ST, MT, beserta sejumlah staf.
Audiensi ini dilakukan untuk memperkuat langkah konkret dalam mengatasi kondisi jalan nasional dan daerah yang rusak parah, terutama di kawasan lingkar tambang Morowali Utara.
> “Banyak ruas jalan nasional dan daerah yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Namun kewenangan pengawasan perusahaan pertambangan berada di tangan pemerintah pusat dan gubernur,” ujar Bupati Delis.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menyampaikan laporan dan usulan perbaikan jalan nasional ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta.
Menurut Bupati Delis, kondisi infrastruktur di Morut saat ini sangat kontras: sebagai penyumbang pendapatan terbesar kedua di Sulawesi Tengah setelah Morowali, namun kondisi jalan nasional di sekitar kawasan industri masih memprihatinkan, terutama di Kecamatan Petasia Timur.
Selain itu, Bupati juga menyinggung adanya pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp300 miliar yang berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah.
> “Kebijakan efisiensi ini cukup mempengaruhi sektor lainnya. Karena itu kami berharap adanya kolaborasi antara Pemda Morut, BPJN Sulteng, dan Gubernur untuk meyakinkan pemerintah pusat melihat kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Febriyanthi Hongkiriwang juga menyampaikan bahwa persoalan jalan nasional di Morut telah ia sampaikan dalam forum resmi bersama pihak eksekutif.
Sebagai anggota Komite II DPD RI yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Febriyanthi menilai terdapat kesenjangan antara besarnya kontribusi Morut terhadap penerimaan pusat dengan kondisi infrastruktur di daerah.
> “Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPJN, dan gubernur dapat terjalin dengan baik. Kita harus berjalan bersama memperjuangkan kepentingan daerah,” ungkap Febriyanthi yang juga Ketua TP PKK Morut.
Sementara itu, Kepala BPJN Sulteng Bambang S. Razak mengapresiasi kunjungan Bupati Morut dan anggota DPD RI tersebut. Ia mengakui bahwa kerusakan jalan nasional di kawasan tambang Morowali dan Morowali Utara cukup panjang dan berat.
BPJN Sulteng, lanjutnya, telah mengajak pihak perusahaan pertambangan untuk ikut berkontribusi memperbaiki ruas jalan nasional di sekitar area mereka, melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha (KSPU).
> “Kami sudah membuat perjanjian kerja sama dan surat pernyataan minat kegiatan pekerjaan konstruksi jalan melalui KSPU di lingkungan BPJN Sulteng. Namun hingga kini masih banyak perusahaan yang belum memberikan tanggapan, dengan alasan masih menunggu koordinasi dengan manajemen pusat,” jelas Bambang.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi antara Pemda Morowali Utara, BPJN Sulteng, dan DPD RI dalam mendorong perbaikan infrastruktur jalan nasional di wilayah lingkar tambang demi kepentingan masyarakat dan kelancaran ekonomi daerah.
