Bunda Paud OKU Timur Dukung Wajar 13 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

- Redaksi

Jumat, 10 Oktober 2025 - 21:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

SUARAMASYARAKAT.COM//OKU Timur.–Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan Pendampingan Implementasi Program Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Jum’at, 10 Oktober 2025.

 

Acara yang diselenggarakan di Aula Handayani Disdikbud OKU Timur ini dibuka lansung oleh Ketua TP PKK OKU Timur sekaligus Bunda Paud Kabupaten OKU Timur dr. Sheila Noberta, Sp.A., M.Kes didampingi Kepala Disdikbud Wakimin, S.Pd., M.M.

 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumsel dan diikuti oleh Para Kepala Paud, Kepala SD dan Kepala SMP di OKU Timur. Turut hadir Kepala Bidang Pembinaan Paud dan PNF Desti Tirtayana Elha, S.E., M.M. serta para kasi dan kasubbag Dinas Pendidikan & Kebudayaan.

 

Dalam bimbingan dan arahannya, Bunda Paud Kabupaten OKU Timur dr. Sheila Noberta, Sp.A., M.Kes menyampaikan bahwa Program Wajib Belajar 13 Tahun sangan baik dan penting, dimana sebelumnya hanya 12 tahun maka pemerintah menambahkan pendidikan Paud pada Program Wajib Belajar.

Baca Juga :  Ibu Rumah Tangga di Pekalongan Tertipu Oknum Debt Collector, Mobil Diambil Meski Baru Nunggak 2 Bulan

 

“Pendidikan Anak Usia Dini sangatlah penting, saya sangat mendukung jika dimasukkan ke dalam Program Wajib Belajar (Wajar) karena Anak usia 0 sampai 5 tahun adalah Golden Periode, dimana anak-anak sedang banyak mempelajari sesuatu dan cepat sekali menyerap atau menangkap apa yang mereka pelajari”, ungkap dr. Sheila.

 

Bunda Paud OKU Timur juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan dan pembinaan di rumah kepada anak. Kemudian menurutnya orang tua juga harus memberikan kepercayaan penuh kepada

lembaga pendidikan dan sekolah dalam rangka membina dan mendidik anak-anak.

 

“Saya sangat mendukung Pendidikan Anak Usia Dini satu tahun Pra-Sekolah Dasar yang telah masuk ke dalam Wajib Belajar 13 Tahun untuk memperkuat fondasi anak dalam menghadapi Periode Emas yang lahir dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang berkarakter, mandiri dan berakhlak mulia”, ujarnya.

Baca Juga :  Wanita Paruh Baya Ditemukan Meninggal saat Menyetrika, Diduga Tersengat Listrik

 

Selain itu, dr. Sheila juga mendukung adanya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) ataupun yang putus sekolah. Dirinya mengapresiasi komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengarahkan Kepala Sekolah untuk tidak dengan mudah mengeluarkan murid dari sekolah, tentu akan lebih baik dicarikan solusinya bagi anak yang bermasalah.

 

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan OKU Timur Wakimin, S.Pd., M.M. menyampaikan bahwa Program Wajar 13 Tahun merupakan kebijakan pendidikan dari Kementerian Pendidikan yang memperpanjang masa wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

 

Terkait Anak Tidak Sekolah, Wakimin juga telah menegaskan kepada para Kepala Sekolah agar tidak mudah mengeluarkan anak-anak dari sekolah untuk menekan angka anak putus sekolah. Bahkan anak yang bermasalah tetap harus melanjutkan pendidikan dengan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

 

Maral Sani

Berita Terkait

Tanpa Papan Proyek dan Pengawas, Pembangunan Talud di Jalan Raya Belimbing Kuranji Tersorot Publik
Polda Sumsel Tangani 63 Perkara Karhutla, 54 Orang Jadi Tersangka
Guru SMPN 4 Pekalongan Akui Jewer Siswa, ROBINHOOD 23 Minta Kasus Tak Berhenti di Sanksi Sekolah
LAPPAS-RI Adukan Inspektorat Kabupaten Pekalongan ke Ombudsman
Dugaan Pelanggaran Aturan dan Terkesan Cacat Hukum di Pilchiksung Desa Banda Masen Lhokseumawe
Keluhan Pemasok PT PAR: Oknum Brimob Diduga Lakukan Penyutiran TBS, Kuat Dugaan Manajer Terlibat
Oknum Polisi Diduga Tampung Sawit Hasil Curian di Terminal Meudang Ara
Harga Elpiji 3 Kg di Kota Palu Diduga Tak Sesuai HET, Peran Pengawasan APH Jadi Tanda Tanya Publik
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:12 WIB

Tanpa Papan Proyek dan Pengawas, Pembangunan Talud di Jalan Raya Belimbing Kuranji Tersorot Publik

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:55 WIB

Polda Sumsel Tangani 63 Perkara Karhutla, 54 Orang Jadi Tersangka

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:48 WIB

Guru SMPN 4 Pekalongan Akui Jewer Siswa, ROBINHOOD 23 Minta Kasus Tak Berhenti di Sanksi Sekolah

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:51 WIB

LAPPAS-RI Adukan Inspektorat Kabupaten Pekalongan ke Ombudsman

Minggu, 20 September 2026 - 23:04 WIB

Dugaan Pelanggaran Aturan dan Terkesan Cacat Hukum di Pilchiksung Desa Banda Masen Lhokseumawe

Berita Terbaru