PEKALONGAN 18 desember 2025– Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT Kesra) di beberapa desa di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, menuai keluhan dari masyarakat. Warga menyoroti adanya dugaan ketidaktepatan sasaran, di mana bantuan sosial yang seharusnya dialokasikan untuk keluarga miskin atau kurang mampu justru diterima oleh warga yang kondisi ekonominya dinilai sudah berkecukupan.
Laporan ini mencuat dari keresahan warga setempat yang melihat perbedaan mencolok antara kriteria penerima BLT dengan kondisi ekonomi riil di lapangan.
”Kami coba melihat situasi ini karena banyak yang mengeluhkan. Di tempat kami, kebanyakan yang dapat (BLT) itu justru yang di atas berkecukupan ekonominya,” ujar salah seorang warga Siwalan yang enggan disebutkan namanya.
Proses Verifikasi Dipertanyakan
Isu ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial, termasuk BLT yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) maupun program bansos lainnya, seringkali menjadi masalah klasik. Program ini bertujuan untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mampu dan rentan, terutama yang tidak terdaftar dalam skema bantuan lain.
Masyarakat mendesak agar tim verifikasi dan validasi data, yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, melakukan audit mendalam dan pemeriksaan ulang data penerima di Kecamatan Siwalan.
”Kami berharap ada pengecekan ulang di lapangan. Jika memang data di pusat (data terpadu) tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka harus ada Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk segera memperbaiki dan mengganti penerima yang lebih layak,” tambah warga tersebut.
Pemerintah Desa Diharap Bertindak Cepat
Berdasarkan regulasi penyaluran BLT, penetapan KPM wajib melalui proses Musyawarah Desa (Musdes) yang transparan untuk memastikan warga yang menerima benar-benar memenuhi kriteria kemiskinan dan kerentanan yang ditetapkan
Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan sebelumnya juga telah menginstruksikan percepatan verifikasi data. Oleh karena itu, laporan warga Siwalan ini menjadi perhatian serius bagi aparat di tingkat kecamatan dan desa untuk segera menindaklanjuti keluhan, demi menjamin bahwa hak-hak warga miskin dan rentan tidak terambil oleh pihak yang secara ekonomi sudah mampu.
(Santokajen)
