suaramasyarakat.com.//Semarang, Jawa Tengah, Ribuan petugas irigasi dari enam balai di Jawa Tengah melakukan aksi damai. Diantaranya : Balai Seluna, Balai Bodrikuto, Balai Bengawan Solo, Balai Serayu Citandui, Balai Probolo, dan Pemali Comal. Aksi ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Jawa Tengah ke -80.
Petugas Irigasi menuntut haknya untuk mendapatkan kejelasan status dan bisa masuk dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka merasa bahwa telah bekerja puluhan tahun dan telah terdaftar dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun tidak bisa mengikuti test karena kurangnya persyaratan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Ketua YLBH PETIR, Zainal Abidin, mengatakan bahwa, ” ribuan petugas penjaga pintu air ini telah bekerja puluhan tahun untuk mengatur air supaya masyarakat bisa panen tepat pada musimnya. Namun, mereka merasa bahwa haknya tidak dihargai dan tidak bisa mengikuti test karena kesalahan bukan dari mereka sendiri. Mereka tak mendapatkan SPTJM di karenakan Balai PSDA sengaja tidak memberikannya “, jelasnya
Koordinator aksi, Muhammad Chundori, menambahkan bahwa, ” Petugas Irigasi telah bekerja secara maksimal,bahkan harus mengeluarkan biaya sendiri jika terjadi kecelakaan kerja,Sehingga perlu kiranya Pemerintah hadir untuk memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan juga Jaminan Kesehatan .
Dalam aksi damai ini, Para Petugas Irigasi memaksa untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Namun, karena Gubernur sedang ada acara lain, Sekda Jateng Sumarno menemui petugas irigasi sebagai gantinya.
Hasil pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakomodir untuk mengajukan sebanyak 2640 Petugas Irigasi menjadi PPPK Sesuai dengan Undang-undang No.20 tahun 2023. Chundori juga berharap bertepatan dengan Ulang Tahun Jawa Tengah yang Ke-80 ini apa yang menjadi harapan semua rekan Forum Komunikasi Petugas Irigasi (FKPI) dapat terwujud. “, pungkasnya.
Rskyat Bersuara
Sts
