PALEMBANG | suaramasyarakat.com — Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Selatan mengungkap empat perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan empat perempuan dewasa sebagai korban.
Pengungkapan kasus yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026) ini menjadi bukti keseriusan Polda Sumsel dalam memberantas praktik perdagangan orang, perekrutan pekerja migran secara ilegal, hingga berbagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan.
Berdasarkan hasil penyidikan, empat tersangka masing-masing berinisial S yang diduga berperan sebagai mucikari, RH sebagai perekrut, W sebagai mucikari, dan E sebagai perekrut.
Keempat perkara tersebut terungkap melalui empat laporan polisi yang diterbitkan sejak 23 Oktober hingga 15 November 2026.
Perkara pertama berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/4/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026, berkaitan dengan dugaan eksploitasi terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dalam perkara tersebut, tindakan pelaku diduga berkaitan dengan persoalan judi daring.
Selanjutnya, dua perkara lainnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 dan LP/B/1933/XI/2026 tanggal 1 November 2026. Keduanya berkaitan dengan dugaan praktik mucikari dan eksploitasi terhadap perempuan.
Sementara itu, perkara keempat berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/XI/2026 tanggal 15 November 2026 mengungkap dugaan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi. Praktik tersebut diketahui diduga telah berlangsung sejak 2016.
Dalam perkara ini, korban berinisial ISA dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar sebagai asisten rumah tangga. Namun, setelah tiba di negara tujuan, korban justru dipekerjakan sebagai petugas kebersihan perkantoran.
Korban juga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan serta menghadapi kendala bahasa selama berada di luar negeri.
Dari pengungkapan empat perkara tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam, uang tunai, pakaian, serta kartu ATM milik pihak-pihak terkait.
Tiga Berkas Perkara Masuk Tahap Pelimpahan
Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik telah melakukan pemberkasan terhadap seluruh kasus. Berdasarkan data penyidikan, tiga berkas telah memasuki tahap pelimpahan ke kejaksaan, baik Tahap I maupun Tahap II pada pertengahan November 2026.
Sementara satu berkas lainnya masih dipersiapkan untuk pelimpahan Tahap I.
Tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel juga memperkuat upaya pencegahan melalui sekitar 100 kegiatan edukasi dan sosialisasi selama periode 15 Oktober hingga 19 November 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kampanye Rise and Speak serta pemeriksaan dan pemantauan sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi jalur perekrutan maupun pengiriman pekerja migran ilegal.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran pemantauan di antaranya Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Pelabuhan Tanjung Api-Api, terminal bus, sekolah, hingga lokasi penampungan calon pekerja migran.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel Kombes Pol Andes Purwanti, S.E., M.M., menegaskan bahwa pengungkapan empat perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam mendukung Program Prioritas Kapolri, khususnya memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan pekerja migran dari segala bentuk eksploitasi.
“Pengungkapan empat kasus ini adalah komitmen kuat Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel dalam mendukung penuh Program Prioritas Kapolri untuk melindungi perempuan, anak, serta pekerja migran dari segala bentuk eksploitasi,” ujar Andes Purwanti.
Ia juga mengajak masyarakat memperkuat semangat Polisi Bersama Masyarakat dengan meningkatkan kepedulian serta keberanian melaporkan setiap indikasi perdagangan orang di lingkungan sekitar.
Menurutnya, informasi dari masyarakat memiliki peran penting dalam membantu kepolisian melakukan deteksi dini sekaligus mencegah praktik perekrutan ilegal dan eksploitasi manusia.
Senada dengan itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak memiliki prosedur dan legalitas jelas, terutama pekerjaan ke luar negeri.
“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi bersama Polri dengan mengenali modus penipuan lowongan kerja dan segera melapor apabila menemukan indikasi perdagangan orang di wilayah Sumatera Selatan,” kata Nandang.
Polda Sumsel mengimbau masyarakat agar memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran serta prosedur keberangkatan sebelum menerima tawaran pekerjaan, khususnya ke luar negeri.
Melalui penegakan hukum yang tegas, pengawasan di titik-titik rawan, serta edukasi berkelanjutan, Polda Sumsel berharap praktik perdagangan orang dan eksploitasi manusia dapat dicegah.
Polisi Bersama Masyarakat.






