PALEMBANG | suaramasyarakat.com — Pemerataan akses listrik hingga pelosok desa menjadi perhatian serius Komisi XII DPR RI bersama PT PLN (Persero). Dalam kunjungan kerja spesifik di Auditorium Iconplus Regional SBS, Palembang, Jumat (20/11/2026), kedua pihak memperkuat sinergi untuk mempercepat Program Listrik Desa (Lisdes), Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Dalam pertemuan tersebut terungkap, berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masih terdapat 21 desa yang membutuhkan akses listrik. Kondisi ini menjadi perhatian bersama agar masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan kelistrikan dapat segera menikmati layanan energi yang memadai.
Kunjungan kerja Komisi XII DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Sugeng Suparwoto, bersama sejumlah anggota Komisi XII DPR RI.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas ESDM Sumatera Selatan Hendriansyah, S.T., M.Si., yang mewakili Gubernur Sumsel; Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar; Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power Daniel Eliawardhana; serta General Manager PLN UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB), Diksi Erfani Umar.
Sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari percepatan pembangunan jaringan listrik desa, penyaluran bantuan pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu, pemanfaatan energi terbarukan melalui PLTS komunal, hingga peningkatan kualitas infrastruktur distribusi listrik.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa pemerataan elektrifikasi harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, masyarakat di desa yang belum terjangkau listrik harus segera mendapatkan akses energi yang layak dan andal.
Ia juga mendorong pemanfaatan PLTS komunal sebagai alternatif penyediaan listrik bagi desa-desa yang secara geografis sulit dijangkau jaringan konvensional.
“Kami mendorong agar usulan listrik desa dan bantuan pemasangan sambungan listrik segera ditindaklanjuti. Untuk desa yang sulit dijangkau jaringan, PLTS komunal layak dikaji. Semakin cepat warga mendapat akses listrik yang andal, semakin besar peluang mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Sugeng.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, menjelaskan bahwa pemerataan akses listrik nasional dipantau melalui dua indikator, yakni rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi rumah tangga.
Sebagai langkah percepatan, Kementerian ESDM merencanakan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember 2026. Forum tersebut akan menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan rencana pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Wanhar juga mengingatkan pentingnya kesiapan administrasi dan perizinan, khususnya untuk pengembangan PLTS komunal, agar proses pembangunan tidak terkendala.
“Kami menyiapkan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember untuk menyelaraskan usulan daerah dengan rencana pelaksanaan. Untuk desa yang diusulkan mendapat PLTS komunal, kesiapan perizinan perlu diperhatikan sejak awal agar pembangunan bisa berjalan sesuai rencana,” jelasnya.
Di sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas ESDM Sumsel Hendriansyah menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menghimpun usulan lokasi prioritas Program Listrik Desa.
Selain itu, pihaknya menekankan pentingnya kesesuaian standar teknis pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari APBD. Hal tersebut diperlukan agar infrastruktur yang dibangun memenuhi standar ketenagalistrikan dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta andal kepada masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, menegaskan komitmen PLN untuk mempercepat pemerataan akses listrik, termasuk melalui pembangunan jaringan desa dan penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik.
Diksi mengungkapkan, PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima BPBL yang baru diterbitkan. Sementara itu, pembangunan jaringan listrik desa di dua lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan saat ini tengah berjalan.
Tidak hanya memperluas jaringan, PLN juga melakukan pemeriksaan kondisi tiang listrik di sejumlah lokasi untuk mengidentifikasi kebutuhan penggantian. PLN turut menyiapkan transformator dengan kapasitas sesuai kebutuhan guna memperbaiki kualitas tegangan dan menjaga keandalan pasokan listrik.
“PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik yang baru diterbitkan. Pembangunan jaringan di dua lokasi di OKU Selatan juga sedang berjalan. Kami berkomitmen agar semakin banyak keluarga di desa dapat menikmati akses listrik yang andal untuk mendukung aktivitas belajar, menjalankan usaha, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari,” terang Diksi.
Terkait rencana pengembangan PLTS komunal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), PLN juga akan mengupayakan agar penyusunan studi kelayakan dapat berjalan beriringan dengan pengurusan sertifikat lahan. Langkah ini diharapkan mempercepat persiapan pembangunan sekaligus memastikan kesiapan aspek teknis dan administrasi.
Sinergi PLN, Komisi XII DPR RI, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pemerataan elektrifikasi, khususnya bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati akses listrik secara memadai.
Pemerataan listrik bukan sekadar menghadirkan penerangan, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas, membuka peluang usaha, mendukung pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.
Melalui langkah tersebut, PLN menegaskan komitmennya menghadirkan layanan kelistrikan yang merata, andal, dan berkelanjutan hingga ke pelosok negeri.






