Inspektorat Pekalongan Temukan Penyalahgunaan Dana Desa di Jetakkidul, Kades dan Istri Diminta Kembalikan Rp115 Juta

- Redaksi

Senin, 23 Juni 2025 - 04:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

PEKALONGAN.-suaramasyarakat.com.//Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan memerintahkan Kepala Desa Jetakkidul, Muhamad Shiddiq, dan Ketua Tim Penggerak PKK desa setempat, Ida Farida, untuk mengembalikan kerugian keuangan desa sebesar Rp115.092.760,- ke kas Desa Jetakkidul, Kecamatan Wonopringgo. Perintah tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 700/412 yang diterima oleh media Warta Desa, Selasa (10/06/2025).

 

Muhamad Shiddiq yang merupakan Kepala Desa Jetakkidul, didampingi istrinya Ida Farida selaku Ketua TP-PKK, terbukti melakukan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Dalam temuan Inspektorat, sejumlah anggaran kegiatan disalahgunakan, di antaranya dana pembangunan keramba perikanan darat, pembuatan sarana karamba, serta pembangunan gedung penyimpanan pakan tahun 2023 sebesar Rp6.261.500,-.

Baca Juga :  Nyata Tapi Aneh! Mafia BBM Diduga Dilindungi, Wartawan Justru Dijadikan Tumbal!

 

Tak hanya itu, selisih belanja dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi karamba tahun 2022, serta dana PAD tahun 2023, 2024, dan 2025 yang belum disetorkan ke kas desa sebesar Rp82 juta turut menjadi temuan. Shiddiq juga terbukti menyalahgunakan anggaran pipanisasi tahun 2023 dengan selisih volume pekerjaan sebesar Rp2.266.500,-.

 

Total kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Shiddiq mencapai Rp105.570.860,-, sedangkan Ida Farida dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian Rp9.520.900,- dari pos anggaran Posyandu dan kegiatan lainnya.

Baca Juga :  Kapolres Lhokseumawe Disambut Antusias Warga Lhok Mon Puteh

 

Sementara itu, pelapor warga bernama Rian menyatakan bahwa masih terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran lain yang belum terungkap oleh pihak Inspektorat maupun kejaksaan. Ia menyebutkan adanya selisih belanja senilai Rp1.309.660.000,- dalam proyek pembangunan pagar kolam perikanan milik desa tahun 2022.

 

“Warga menginginkan transparansi dalam pemanfaatan Dana Desa dan berharap semua pihak bersikap bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan ini secara jelas dan adil,” ujarnya. Rian juga menekankan pentingnya sanksi tegas jika terbukti terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

 

Sumber : wartadesa

Berita Terkait

Polsek Plaju Gerebek Dua Lokasi Diduga Tempat Penyalahgunaan Sabu, Delapan Orang Diamankan
Polda Sumsel, BNNP, dan Polrestabes Palembang Tertibkan Tiga Titik Rawan Narkoba di Boom Baru, Delapan Orang Positif Metamfetamina
Dua PPPK Dinas Pendidikan Banyuasin Diamankan dalam OTT Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi Sekolah
BNNP Sumsel Musnahkan 45,5 Kg Sabu dan 9.439 Butir Ekstasi Hasil Ungkap Jaringan Internasional
Kuasa Hukum Kodirin Adukan Polres Tapin ke Komisi III, Minta Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Kasat Reskrim
PERLAWANAN KUASA HUKUM MENGUAT! TEMUKAN FAKTA BARU SOAL SNI, OWNER REGULATOR DAN PERALATAN SIAP BUKA FAKTA PERKARA POLRES TAPIN
REKAMAN PEMERIKSAAN JADI TARUHAN: KUASA HUKUM TANTANG POLRES TAPIN BUKA VIDEO PEMERIKSAAN TERSANGKA
Di Balik Pengungkapan Kasus Minyak Goreng, Polres Tapin Dihantam Dugaan Penyiksaan; Kuasa Hukum: “Kami Akan Lawan Sampai Tuntas
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 16:10 WIB

Polsek Plaju Gerebek Dua Lokasi Diduga Tempat Penyalahgunaan Sabu, Delapan Orang Diamankan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 23:46 WIB

Polda Sumsel, BNNP, dan Polrestabes Palembang Tertibkan Tiga Titik Rawan Narkoba di Boom Baru, Delapan Orang Positif Metamfetamina

Jumat, 18 September 2026 - 22:57 WIB

Dua PPPK Dinas Pendidikan Banyuasin Diamankan dalam OTT Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi Sekolah

Jumat, 18 September 2026 - 17:40 WIB

BNNP Sumsel Musnahkan 45,5 Kg Sabu dan 9.439 Butir Ekstasi Hasil Ungkap Jaringan Internasional

Rabu, 12 Agustus 2026 - 13:50 WIB

Kuasa Hukum Kodirin Adukan Polres Tapin ke Komisi III, Minta Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Kasat Reskrim

Berita Terbaru