BEKASI — Cara penagihan kendaraan yang diduga dilakukan sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector di kawasan Kali Abang RW 025, Jalan Taman Kamelia 1, Bekasi, menuai sorotan.
Pasalnya, proses penagihan terhadap seorang warga berinisial A disebut berlangsung hingga dini hari. Bukan hanya soal waktu penagihan yang dilakukan hingga tengah malam, keberadaan kendaraan yang diduga digunakan oleh oknum debt collector tersebut juga disebut memportal atau menutup akses gerbang rumah warga, sehingga akses keluar-masuk menjadi terganggu.
Peristiwa tersebut terjadi pada Senin malam, 9 November 2026.
Kuasa Hukum Hubungi 110
Situasi yang berlangsung hingga larut malam akhirnya membuat kuasa hukum warga menghubungi layanan kepolisian 110 sekitar pukul 23.00 WIB untuk meminta bantuan dan memastikan situasi tetap kondusif.
Respons kepolisian kemudian mendapat apresiasi karena petugas akhirnya datang ke lokasi sekitar pukul 01.47 WIB untuk melakukan pengecekan dan mengamankan situasi.
Namun demikian, muncul pertanyaan serius: mengapa proses penagihan kendaraan harus berlangsung hingga dini hari di lingkungan permukiman warga?
Apalagi, apabila benar kendaraan yang digunakan pihak penagih sampai menutup akses gerbang rumah, kondisi tersebut patut mendapat perhatian aparat karena menyangkut ketertiban, keamanan, serta hak warga untuk keluar dan masuk ke rumahnya.
Utang Bukan Alasan untuk Bertindak Sewenang-wenang
Persoalan kredit atau tunggakan pembayaran tentu dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, adanya kewajiban pembayaran tidak serta-merta memberikan kebebasan kepada pihak penagih untuk melakukan tindakan yang berpotensi menekan, mengintimidasi, atau mengganggu ketenteraman warga.
Jika memang pihak yang datang merupakan debt collector resmi, maka masyarakat berhak mempertanyakan identitas, surat tugas, dasar kewenangan, hubungan dengan perusahaan pembiayaan, serta dasar hukum tindakan penagihan maupun penarikan kendaraan.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya tindakan di luar kewenangan, tekanan, ancaman, pemaksaan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, persoalan tersebut semestinya tidak berhenti sebagai urusan penagihan utang semata.
Polisi Diminta Usut Cara Penagihan
Kuasa hukum warga meminta kepolisian tidak hanya memastikan kelompok tersebut meninggalkan lokasi, tetapi juga memeriksa dugaan tindakan yang terjadi selama proses penagihan.
Panggilan melalui layanan 110 sekitar pukul 23.00 WIB hingga kedatangan petugas sekitar 01.47 WIB menjadi bagian penting dari kronologi yang perlu didokumentasikan.
Pertanyaan publik kini sederhana:
Apakah penagihan kredit boleh dilakukan sampai dini hari?
Apakah kendaraan pihak penagih boleh menutup akses gerbang rumah warga?
Dan yang paling penting, apakah cara penagihan tersebut benar-benar dilakukan sesuai hukum dan kewenangan yang dimiliki?
Jawaban atas pertanyaan tersebut perlu diberikan secara terbuka agar persoalan penagihan kendaraan tidak berubah menjadi konflik antara warga dan pihak penagih.
Suara Masyarakat Bersama Law Firm mendorong aparat kepolisian melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh pihak yang terlibat serta memastikan hak warga tetap terlindungi.
Penagihan boleh dilakukan. Namun hukum, ketertiban, dan hak warga tetap harus dihormati.
Red- saef
