PEMALANG –suaramasyarakat.com// Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh oknum anggota kepolisian di wilayah Polsek Bodeh kembali mencuat. Setelah sebelumnya muncul persoalan proyek pengaspalan yang belum dibayarkan, kini kembali muncul korban lain dengan pola serupa: pekerjaan telah diselesaikan, namun pembayaran tak kunjung diterima.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, terduga merupakan anggota Reskrim Polsek Bodeh berinisial B.C. yang diduga memanfaatkan status dan jabatannya sebagai aparat penegak hukum untuk memperoleh kepercayaan dalam kerja sama proyek.
Korban terbaru adalah Miftah, warga Pegiringan, Kabupaten Pemalang. Ia mengaku menerima pekerjaan pemasangan lima unit rolling door serta pagar pembatas sungai dengan nilai borongan sekitar Rp30 juta. Pekerjaan tersebut disebut diberikan langsung oleh B.C.
“Saya percaya karena yang memberikan pekerjaan adalah anggota polisi. Pekerjaan sudah selesai, tapi sampai sekarang belum dibayar,” ujar Miftah.
Menurutnya, seluruh pekerjaan telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Namun hingga kini pembayaran belum direalisasikan. Kerugian yang dialami ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Sebelumnya, dugaan serupa juga mencuat dalam proyek pengaspalan di Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, dengan nilai proyek ratusan juta rupiah yang hingga kini menyisakan tunggakan pembayaran.
Berpotensi Masuk Ranah Pidana
Kuasa hukum salah satu korban menilai perkara ini tidak lagi sekadar wanprestasi perdata. Jika ditemukan unsur tipu muslihat atau niat tidak membayar sejak awal, perkara ini dapat mengarah pada dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
“Apabila ada unsur penggunaan jabatan untuk meyakinkan korban dan sejak awal tidak ada itikad membayar, itu bisa masuk unsur penipuan. Kami sedang mengkaji langkah hukum,” ujarnya.
Selain itu, apabila ditemukan unsur penguasaan keuntungan secara melawan hukum, perkara juga berpotensi dikaitkan dengan ketentuan penggelapan dalam Pasal 486 KUHP baru. Dugaan penggunaan atribut atau fasilitas institusi untuk kepentingan pribadi juga berpotensi melanggar aturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian.
Hingga berita ini diturunkan, pihak yang disebutkan dalam pemberitaan belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi suaramasyarakat.com membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Red – iskdr
