SUARAMASYARAKAT.COM///Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Banggai mensosialisasikan Permen Pendidikan Dasar dan Menegah nomor 4 tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan.
Kegiatan ini digelar di Ballroom Hotel Kota Luwuk, Sabtu (14/2/2026) yang dihadiri ketua PGRI kecamatan Se-Kabupaten Banggai, perwakilan kepala sekolah, IGTK hingga Osis sebagai peserta.
Salah satu langkah strategis yang sudah berjalan adalah penerapan penyelesaian masalah melalui mekanisme restorative justice (RJ), bukan jalur hukum pidana.
“Persoalan-persoalan yang menyangkut pendidikan dan kedisiplinan diselesaikan dengan damai melalui restorative justice untuk pemulihan seperti keadaan semula,” kata Brigpol Widyawati Pratiwi, S.H.
Menurutnya, RJ disekolah bisa menjadi pendekatan yang efektif untuk menangani konflik antara guru dan murid seperti mengidentifikasi masalah, dampak, mencari solusi dan membuat rencana untuk mencegah.
“Contohnya, jika seorang murid tidak mengerjakan tugas, guru bisa menggunakan RJ untuk bertanya pada murid, mencari solusi seperti jadwal pengerjaan bersama dan membantu memahami,” sebut penyidik Polwan.
Akan tetapi, lanjutnya bahwa Restorative Justice tidak cocok untuk semua kasus, seperti halnya kejahatan berat atau kekerasan seksual.
Untuk itu, PPA Polres Banggai menyarankan pembentukan satgas perlindungan bagi pendidik, perkuat pelibatan lembaga konsultasi dan batuan hukum PGRI, hindari kekerasan tindakan fisik namun sangsi edukasi, komunikasi dengan ortu siswa serta sosialisasi anti kekerasan.
Dia menambahkan Kemendikdasmen telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kapolri mengenai penanganan perkara yang berkaitan dengan pendidikan dan kedisiplinan di sekolah.
Brigpol Widyawati juga mengajak masyarakat untuk membangun kembali budaya saling percaya dan menghormati peran guru.
