SUARAMASYARAKAT.COM///Palembang – Berbagai pihak di Sumatera Selatan mendorong penguatan produksi dan distribusi pangan lokal guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai tidak hanya berperan dalam meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, koperasi, komunitas, hingga pondok pesantren di daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam sebuah forum diskusi yang menghadirkan pemerintah, akademisi, komunitas, serta lembaga pendidikan. Para narasumber menilai kebutuhan bahan pangan untuk berbagai program, termasuk MBG, memunculkan perputaran ekonomi yang sangat besar setiap harinya.
Pemerintah daerah pun mengajak seluruh pihak agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari produksi lokal. Dengan begitu, perputaran uang yang mencapai miliaran rupiah setiap hari dapat tetap berada di daerah dan memberi dampak ekonomi hingga ke tingkat desa.
Kepala Keuangan Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto, yang menjadi salah satu narasumber dalam forum tersebut mengatakan bahwa program MBG seharusnya tidak hanya menjadi program konsumsi, tetapi juga menjadi penggerak produksi masyarakat.
Menurutnya, perputaran dana dari program tersebut harus mampu mendorong masyarakat menjadi produsen bahan pangan. Salah satu contohnya adalah membentuk kelompok masyarakat atau peternak yang memelihara ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan telur dalam program MBG.
“Dengan begitu kita bisa mengetahui kebutuhan pasar dan menetapkan harga yang wajar. Saat ini pasokan masih terbatas, sehingga sebenarnya ini peluang besar bagi masyarakat jika dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.
Rahmadi menambahkan, gerakan ekonomi masyarakat yang dicanangkan pemerintah daerah bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen. Namun pelaksanaannya harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan produksi.
Ia mencontohkan fenomena ketika harga suatu komoditas sedang tinggi, masyarakat berbondong-bondong menanam komoditas yang sama tanpa perhitungan, sehingga saat panen bersamaan harga justru turun akibat kelebihan pasokan.
“Karena itu kita perlu data kebutuhan yang jelas dari penyelenggara program, misalnya kebutuhan dalam tiga sampai enam bulan ke depan. Dengan data tersebut kita bisa memetakan potensi produksi masyarakat di daerah,” jelasnya.
Menurut Rahmadi, jika diketahui bahwa kebutuhan telur atau komoditas tertentu masih kurang, maka peluang tersebut dapat ditawarkan kepada kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan maupun pertanian.
Selain itu, keterlibatan BUMN juga dinilai penting untuk membantu masyarakat, mulai dari penyediaan fasilitas kandang, pelatihan teknis, hingga pendampingan usaha.
“Target kita ke depan adalah sebagian besar kebutuhan bahan makanan, kecuali beberapa produk tertentu seperti susu, dapat dipenuhi dari produksi Sumatera Selatan. Dengan begitu program ini tidak hanya memberi manfaat sosial tetapi juga memperkuat ekonomi daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih, Nanang Taat Suyudana, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki potensi besar dalam memasok bahan pangan untuk program MBG, khususnya komoditas ayam dan telur.
Menurutnya, saat ini koperasi yang dipimpinnya telah memproduksi sekitar 4 hingga 5 ton ayam per hari. Jika permintaan meningkat hingga 10 ton per hari, pihaknya optimistis mampu memenuhinya dengan melibatkan kelompok peternak yang lebih luas.
Namun demikian, Nanang mengakui masih terdapat kendala bagi koperasi untuk dapat masuk secara resmi sebagai pemasok dapur penyedia makanan dalam program MBG.
“Kendala kami saat ini adalah untuk masuk ke dapur MBG tidak mudah. Sepertinya ada prosedur atau standar operasional tertentu yang harus dipenuhi, sehingga saat ini kami baru bisa memasok secara nonformal seperti transaksi biasa di pasar,” ujarnya.
Ia berharap setelah proses penandatanganan kerja sama yang direncanakan berlangsung setelah Lebaran, koperasi dapat menjadi bagian resmi dalam rantai pasok program MBG.
Nanang juga menyebut bahwa rumah potong hewan (RPH) yang dimiliki koperasi telah beroperasi hampir 40 tahun, sehingga memiliki pengalaman dalam pengolahan dan distribusi produk peternakan.
Selain ayam, koperasi juga membawahi sejumlah produsen telur yang mampu memasok kebutuhan dalam jumlah besar. Bahkan produksi telur dari jaringan koperasi tersebut disebut sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia setelah wilayah Blitar.
Ia menegaskan bahwa pengembangan pasokan pangan untuk MBG tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu lembaga, melainkan harus melibatkan banyak pihak.
“Kami tetap menggandeng koperasi lain, termasuk koperasi NU, koperasi pondok pesantren, serta koperasi masyarakat dan generasi milenial. Harapannya, dana yang beredar dari program ini bisa dinikmati oleh petani, peternak, dan masyarakat secara luas,” katanya.
Selain membahas potensi produksi pangan, forum diskusi tersebut juga menyoroti pentingnya keamanan pangan. Produk segar seperti sayur, buah, serta komoditas peternakan harus memenuhi standar kesehatan dan pengawasan.
Sertifikasi seperti Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta pengawasan keamanan pangan lainnya menjadi jaminan bahwa produk yang beredar aman untuk dikonsumsi masyarakat.
Isu mengenai telur palsu yang sempat beredar di masyarakat juga turut diluruskan dalam diskusi tersebut. Para narasumber menjelaskan bahwa secara ekonomi pembuatan telur palsu justru lebih mahal dibandingkan telur asli, sehingga kemungkinan peredarannya sangat kecil.
Masyarakat pun diimbau untuk membeli produk pangan di tempat yang jelas dan memiliki pengawasan resmi agar kualitas dan keamanannya tetap terjamin.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, koperasi, komunitas, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan, kebutuhan pangan untuk program MBG diharapkan dapat dipenuhi dari produksi lokal. Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Sumatera Selatan.
