Aceh Tamiang – SuaraMasyarakat.com // Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang salah satu daerah terindikasi carut-marut selama setahun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, birokrasi terkesan ala dinasti terkelola dengan pola egoisme kepala daerah bak penguasa sebelum dinahkodai pasangan Armia Fahmi dan Ismail..
Terpantau secara analisis, Pemerintahan Aceh Tamiang masa kepemimpinan Armia Fahmi dan Ismail mengalami hambatan dan kendala dalam pelaksanaan secara cepat program kerja sesuai visi-misi karena membenahi tata kelola manajemen perangkat daerah diakibatkan oleh praktik indikasi kedunastian ulah pemerintahan sebelum Armia Fahmi dan Ismail dilantik.
Hal itu menjadi cerminan perbincangan publik untuk Aceh Tamiang pra era pemerintahan pasangan Bupati dan wakil bupati definitif, Irjen Pol. (Purn) Drs. Armia Fahmi, M.H., dan Ismail, S.E.i., periode 2025-2030.
Pasangan Bupati dan Wabup Aceh Tamiang tersebut berhasil terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 lalu dan dilantik oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf pada 17 Februari 2025 lalu memulai debut pencapaian visi-misinya di kabupaten berjuluk Bumi Muda Sedia menuju perubahan.
Pasca resmi menjabat kepala daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, pasangan Bupati Aceh Tamiang dan Wakil Bupati, Armia Fahmi dan Ismail, telah berupaya melakukan berbagai terobosan program dan reformasi terhadap tata pemerintahan di daerah berjuluk Bumi Muda Sedia.
Salah satu gebrakan dilakukan Bupati Armia a Fahmi adalah implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam menghadapi ngkatian Swasembada Pangan dan Penguatan Ketahanan Pangan bagi kepentingan masyarakat.
Terobosan sektor pertanian, berupa membangun jaringan program pemasokan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan sosialisasi dan edukasi terhadap minat masyarakat budidaya ketahanan pangan karena dapat berpengaruh pada penekanan inflasi ekonomi.
Terobosan lainnya Irjen Pol. (Purn) Drs. Armia Fahmi, M.H. tangani keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan lintas dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, telah dilakukan sebagian besar perbaikan atas kerusakan jalan-jalan tersebut.
Selain itu, Bupati sebelumnya mantan Wakapolda Aceh itu, mulai secara bertahap melakukan mutasi dan penyegaran terhadap pejabat administrator dilinguggan pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang, hal itu bertujuan menguatkkan pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah.
Pelantikan ini melibatkan promosi, rotasi dan peenyegaran birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pemmeriintahan.
Bupati Armia Fahmi menekankan pentingnya kemampuan dan kompetensi para pejabat dilantik agar dapat berkontribusi secara efektif dalam tugas mereka.
Kebijakan dilakukan adalah memperkuat birokrasi dan penyerdahanaan proses pelayanan, sehingga masyarakat lebih mudah dan cepat dalam mengurus administrasi kependudukan dan pelayanan publik lainnya.
“Ini tercermin dari peenyegaran pejabat yang bertugas dipelayanan publik, agar lebih kompeten dalam memberikan pelayanan dan penataan kantor kecamatan agar tidak terlalu jauh dari akses masyarakat membutuhkan dimana mereka memerlukan layanan administrasi,” kata Ketua FPRM, Nasruddin, S.E., Minggu (16/11/25).
Menurut Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM), kepemimpinan Bupati Armia Fahmi saat ini dan selanjutnya juga masih ada yang perlu ditingkatkan, terutama peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN), terutama yang bertugas dibawah dang pelayanan masyarakat.
“Masa pemerintahan baru berumur 9 (sembilan) bulan ini, penyerapan anggaran dikwuartal ketiga sudah mencapai mencapai 67,9 persen dan itu yang tertinggi diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh,” papar Nasruddin, S.E..
Bahkan, tambah Nasruddin, Bupati Aceh Tamiang, Armi a Fahmi memberikan deadline atau ultimatum kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPK) pada 31 November ini anggaran semua sudah harus terserap demi penyelamatan pengajuan anggaran belanja daerah tahun berikutnya tetap stabil serta sesuai prinsip gram kerja.*
Reporter : S. Adi P
