BATANG — Penyebaran video bermuatan asusila kembali menjadi sorotan. Seorang perempuan, Purwanti Binti (Alm) Wartam, resmi membuat pengaduan ke Polresta Batang/Polda Jawa Tengah terkait dugaan tindak pidana penyebarluasan atau pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.
Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPLA/548/XI/2026/POLRESTA BATANG/POLDA JATENG, pengaduan tersebut diterima pada 13 November 2026. Dalam dokumen tersebut, perkara yang diadukan berkaitan dengan dugaan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan.
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Minggu, 8 November 2026 sekitar pukul 18.00 WIB, di Desa Pesantren, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
KUASA HUKUM: JANGAN ADA YANG IKUT SEBARKAN
Kuasa hukum dari Suara Masyarakat Bersama Law Firm, Tri Septa Bayu Anggara, S.H., Esq., memberikan imbauan tegas kepada masyarakat agar tidak ikut menyimpan, mengirim, meneruskan, mengunggah maupun menyebarluaskan video yang diduga bermuatan asusila tersebut.
«“Jangan ada yang sengaja maupun tidak sengaja ikut menyebarluaskan video tersebut. Jangan karena penasaran kemudian justru ikut menjadi bagian dari rantai penyebaran. Ini bukan tontonan dan bukan konsumsi publik,” tegas Tri Septa Bayu Anggara.»
Menurutnya, penyebaran konten semacam itu bukan hanya persoalan etika, tetapi dapat berdampak serius terhadap kehormatan, martabat dan masa depan pihak yang menjadi objek dalam video.
DUGAAN OKNUM PERANGKAT DESA AKAN DIDALAMI
Kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan keterlibatan oknum perangkat desa dalam rangkaian persoalan tersebut.
Namun, pihaknya menegaskan bahwa dugaan tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.
“Kami tidak ingin melakukan penghakiman di ruang publik. Kalau memang ada pihak, termasuk dugaan oknum perangkat desa, yang memiliki keterlibatan, tentu kami dorong agar diproses sesuai hukum. Biarkan penyidik mengungkap berdasarkan alat bukti,” kata Bayu.
Ia menambahkan bahwa setiap pihak yang disebut atau diduga terlibat tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membela diri sesuai mekanisme hukum.
JANGAN JADIKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG PENGHAKIMAN
SMB Law Firm mengingatkan masyarakat, khususnya di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, agar tidak menjadikan media sosial sebagai sarana penyebaran konten pribadi maupun penghakiman terhadap pihak-pihak yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
“Kami meminta masyarakat menahan diri. Jangan sebarkan videonya, jangan mempermalukan korban maupun pihak lain, dan jangan membuat narasi yang belum terbukti kebenarannya. Serahkan prosesnya kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Menurut Bayu, kasus tersebut harus menjadi pembelajaran bersama bahwa kemajuan teknologi tidak boleh digunakan untuk merusak moral, kehormatan dan masa depan seseorang.
“Kita sedang berbicara tentang moral bangsa. Teknologi seharusnya digunakan untuk hal yang bermanfaat, bukan untuk menghancurkan martabat seseorang. Karena itu kami akan mengawal persoalan ini agar diproses secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Suara Masyarakat Bersama Law Firm menyatakan akan terus memberikan pendampingan hukum dan memantau perkembangan penanganan pengaduan tersebut.
Catatan: Dugaan keterlibatan pihak tertentu masih merupakan dugaan dan harus dibuktikan melalui proses hukum serta alat bukti yang sah. Pihak yang disebut atau dikaitkan dengan perkara tetap memiliki hak memberikan klarifikasi.
Red- sfdn
