Parimo, Sulteng — suaramasyarakat.com // Bencana alam yang terjadi di Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, menjadi perhatian salah seorang senior di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Menurutnya, tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya memicu bencana, tetapi juga berdampak terhadap kondisi sejumlah sarana dan prasarana yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat.
Saat ditemui media ini di kediamannya, Rabu (26/8/2026), ia mengatakan bahwa kejadian akibat tingginya intensitas hujan cukup sering terjadi di sejumlah wilayah Parigi dan sekitarnya, termasuk Kecamatan Parigi Utara, Torue, dan Sausu.
Menurutnya, curah hujan yang tinggi berpotensi menimbulkan kerusakan pada berbagai infrastruktur, sehingga diperlukan penanganan secara cepat dan terkoordinasi agar dampaknya tidak semakin meluas.
“Semua akibat intensitas hujan yang tinggi, sehingga banyak sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penanganan bencana di Kabupaten Parigi Moutong pada prinsipnya merupakan bagian dari tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Lembaga tersebut memiliki rencana strategis (Renstra) dalam upaya penanggulangan bencana, mulai dari penanganan kondisi darurat hingga langkah pemulihan pascabencana.
Sementara itu, PUPR lebih berperan pada aspek teknis, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, perbaikan, dan pemulihan konstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
“Kalau kami ini hanya pelaksanaan konstruksi saja, seharusnya PU. Tetapi upaya-upaya untuk penanganan bencana adalah BPBD yang berdiskusi dengan PUPR untuk penanggulangan bencana daerah,” jelasnya.
Ia menilai, sinergi antara BPBD dan PUPR menjadi penting karena penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan pada saat kejadian.
Infrastruktur yang rusak juga membutuhkan kajian teknis, perencanaan, serta pekerjaan konstruksi agar dapat kembali berfungsi dan tidak mudah terdampak apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Di sisi lain, pembangunan dan perbaikan sejumlah sarana serta prasarana yang terdampak bencana hingga kini belum seluruhnya dapat dilakukan.
Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan serta efisiensi anggaran, sehingga pemerintah perlu menentukan skala prioritas terhadap infrastruktur yang paling mendesak dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ia berharap kondisi tersebut tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama instansi terkait. Menurutnya, keterbatasan anggaran jangan sampai membuat penanganan terhadap infrastruktur vital yang terdampak bencana terabaikan terlalu lama.
“Yang paling penting adalah koordinasi. BPBD, PUPR, dan instansi teknis lainnya harus bersama-sama melihat mana yang menjadi prioritas untuk segera ditangani,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan penanganan diperlukan terutama terhadap sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan mobilitas, keselamatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan koordinasi dan penentuan skala prioritas yang tepat, penanganan dampak bencana di Kabupaten Parigi Moutong diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran. Selain memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.
Langkah tersebut juga penting untuk memperkuat infrastruktur agar lebih siap menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem di kemudian hari.*
Yuda
