Banda Aceh – SuaraMastarakat.com // Penasehat Relawan Prabowo Gibran Xperiance (PGX) Aceh, Nasruddin, S.E. meminta kepada Gubernur Aceh, Bupati, dan Walikota untuk tidak memberikan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan perkebunan sawit sebelum adanya penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat.
“Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah konkret dari pemerintah agar semua pihak mendapatkan kepastian hukum,” kata Nasruddin dalam pernyataan tertulisnya, Selasa, 21 Oktober 2025.
Nasruddin mengungkapkan bahwa beberapa wilayah di Aceh memiliki potensi konflik yang sangat tinggi, seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Nagan Raya, dan Aceh Selatan.
Baru-baru ini, masyarakat Cot Girek Aceh Utara menduduki akses jalan perkebunan sawit milik PTPN IV Regional VI selama 15 hari, mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan perusahaan.
“Maka, tim pengukur ulang sesuai dengan janji kampanye Mualem harus segera turun ke daerah-daerah yang sedang mengalami konflik,” tegas Nasruddin.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat dipenuhi dan perusahaan tidak melakukan pelanggaran.
Selain itu, pemerintah Aceh juga harus memastikan hak dan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti penyediaan kebun plasma dan menjamin kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
“Selama ini, kita pantau masih banyak perusahaan perkebunan menanam sawit di pinggir Daerah Aliran Sungai (DAS) bahkan ada yang membuang bekas racun pestisida ke alur,” ungkap Penasehat Relawan PGX Aceh.
Ia menambahkan bahwa hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada masyarakat sekitar.
Nasruddin juga menekankan bahwa perusahaan harus dapat menunjukkan komitmen dan bukti nyata dalam menjaga lingkungan, termasuk melakukan analisis dampak lingkungan (Amdal) dan pengelolaan limbah yang baik di areal perkebunan sesuai dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Perusahaan harus patuh pada peraturan dan tidak merugikan masyarakat,” pungkas Nasruddin.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan permintaan ini dan memastikan bahwa perusahaan perkebunan sawit beroperasi dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan.*
Reporter : Khaidir TM
