SUARAMASYARAKAT.COM//Pekalongan, suara masyarakat. com- Ratusan ribu masyarakat Kabupaten Pekalongan resah dan mengeluhkan adanya penonaktifan peserta BPJS kesehatan / program UHC.
Sekitar 151.467 peserta BPJS/ UHC Prioritas dinonaktifkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.
Diperoleh keterangan dari Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan bahwa pihaknya selama tahun 2025 telah melakukan kerjasama dengan Pemkab Pekalongan dengan pagu anggaran berkisar 80 milyar yang diperuntukan untuk mengcover sekitar 231.467 peserta BPJS/ UHC Prioritas.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu, saat ditemui pada Kamis(8/1) mengatakan bahwa untuk tahun 2025 pihaknya mengcover peserta BPJS / UHC prioritas sebanyak 231.467 peserta namun untuk tahun 2026 kebijakan Pemkab berubah.
” Ada sekitar 151.467 peserta yang dinonaktifkan oleh Pemkab Pekalongan dalam hal ini oleh Dinas Kesehatan” terangnya Cici panggilan akrabnya.
Lebih jauh disampaikan untuk tahun 2025 pihak Pemkab Pekalongan telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp. 73.785.292.000,-
” Untuk tahun 2026 informasinya Pemkab akan menggunakan sistem UHC Cut-off sehingga bagi peserta yang dinonaktifkan harus mendaftar ulang untuk dilakukan verifikasi oleh pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial” Paparnya.
Di tempat terpisah Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabuoaten Pekalongan, Edy, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk sementara beberapa peserta BPJS UHC prioritas dihentikan sambil menunggu hasil verifikasi dari Dinas Sosial.
” Untuk peserta yang dinonaktifkan dapat mendaftar kembali di Dinas Sosial” terangnya.
Sementara itu Aktivis dari LSM SANRA Pekalongan, Ali Rosidin sangat menyayangkan kebijakan Pemkab Pekalongan karena Hak mendapat hidup sehat dijamin undang undang dasar 1945.
” Pemkab Pekalongan dalam hal ini Bupati Pekalongan harus segera mengupayakan anggaran untuk kesehatan masyarakat, sesuai dengan janjinya saat mencalonkan Bupati bahwa masyarakat Kabupaten Pekalongan cukup dengan KTP maka gratis biaya kesehatan ” ujarnya
