Proyek Dinding Penahan Tanah Bumper Balai Gadang Disorot: Realisasi Fisik Jauh Dari Kurva S, Desakan Audit dan Putus Kontrak Menguat

- Redaksi

Selasa, 29 September 2026 - 13:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Sumbar — suaramasyarakat.com // Proyek pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) di Tebing Bumi Perkemahan (Bumper), Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, menjadi sorotan tajam publik.

Proyek bernilai miliaran rupiah milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Padang ini terindikasi mengalami keterlambatan kritis yang mengancam keselamatan konstruksi dan keuangan negara.

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan ini didanai APBD Kota Padang Tahun 2026 dengan nilai kontrak *Rp 3.055.220.701,-* dengan nomor kontrak *68/Kont-PSU/APBD/DPERKIM/2026*.

Pelaksana proyek adalah *CV. Basaungea Bina Jaya*, dengan konsultan pengawas *CV. Raisya Mutiara Katema Consultant*. Masa pelaksanaan ditetapkan selama 90 hari kalender, terhitung sejak 04 Agustus 2026.

*Kalkulasi Kritis: Waktu 62% vs Fisik 12,5%*

Hasil investigasi dan kalkulasi teknis independen http://Suaramasyarakat.com per akhir September 2026 mengungkap kondisi manajerial proyek berada pada taraf *SANGAT KRITIS*.

– *Waktu Terpakai:* 56 Hari Kalender (62,22% dari durasi)
– *Sisa Waktu Efektif:* Hanya 34 Hari Kalender (37,78%)
– *Target Volume Kontrak:* Mengacu pada AHSP Sumbar untuk DPT Pasangan Batu (1:4), anggaran Rp3,05 Miliar setara dengan volume struktur sekitar 1.800 – 2.350 m³ atau bentang dinding ± 300 – 380 meter lari.
– *Fakta Lapangan:* Kontraktor baru merealisasikan land clearing dan galian tanah dasar (trench excavation) sepanjang ± 190 meter dengan volume galian ± 850 m³.
– *Capaian Fisik Riil:* Diperkirakan baru *± 12,5%* (pekerjaan persiapan dan galian).
– *Target Kurva S Rencana Minggu ke-8:* Seharusnya sudah *± 60,0%*.

Baca Juga :  Kebutuhan BBM Tinggi, SPBU Tolai Dipadati Kendaraan, Jatah 16 KL Dinilai Terbatas

Maka, terindikasi terjadi *Deviasi Negatif Kritis sebesar -47,5%*. Angka ini jauh melewati ambang toleransi keterlambatan proyek pemerintah yang umumnya hanya -5% hingga -10%.

*Salah Alat Berat dan Ancaman Longsor*

Investigasi di lapangan menemukan kejanggalan metode kerja. Di lokasi galian tebing, kontraktor mengoperasikan unit *Track Loader Caterpillar 977 (CAT 977)*.

Secara teknis, CAT 977 adalah crawler loader yang tangguh untuk dozing dan leveling, namun tidak presisi untuk penggalian parit fondasi DPT tipe _deep trench_ di lereng curam. Seharusnya pekerjaan ini menggunakan Excavator Backhoe hidrolik kelas 20 Ton. Ketergantungan pada alat yang tidak sesuai fungsi diduga menjadi biang kerok lambatnya pembentukan tapak fondasi.

Kondisi ini sangat berbahaya. Memasuki musim hujan tinggi di Kota Padang, tebing galian yang terbuka sangat rentan jenuh air, mengalami penurunan kuat geser (shear strength), dan memicu kelongsoran (slope failure). Jika longsor terjadi, material akan menimbun kembali galian dan memaksa kontraktor melakukan kerja ulang (re-work), yang akan memperparah keterlambatan.

Baca Juga :  Sentuhan Humanis Polsek Peureulak Barat Hadir di Tengah Warga Yang Sedang Berduka

*Fungsi Pengawasan Dipertanyakan, Desakan SCM*

Deviasi hingga -47,5% ini menjadi preseden buruk tata kelola infrastruktur publik. Peran CV. Raisya Mutiara Katema Consultant sebagai Konsultan Pengawas dipertanyakan, terutama dalam fungsi kontrol dan _early warning system_ kepada dinas.

Masyarakat dan pengamat kebijakan publik mendesak Kepala DPRKP Kota Padang untuk segera mengambil langkah tegas:

1. Segera terbitkan Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3 serta gelar *Show Cause Meeting (SCM) Level 1-3* terhadap direksi CV. Basaungea Bina Jaya.
2. Menyiapkan sanksi *blacklist dan pemutusan kontrak* jika dalam 7 hari ke depan kontraktor tidak mampu menunjukkan _recovery plan_ dan progres signifikan untuk mengejar deviasi.
3. Melakukan audit investigasi oleh Inspektorat Kota Padang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak CV. Basaungea Bina Jaya maupun Kepala Dinas DPRKP Kota Padang belum memberikan jawaban resmi terkait langkah darurat penyelamatan proyek uang rakyat tersebut.

*Tim Investigasi: Joey London & Riki Caem*

Berita Terkait

Pelayanan SKCK Polres Tolitoli Berbasis Aplikasi, Masyarakat Dipermudah dan Transparan
Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Kapolres Aceh Timur Tegaskan Sebagai Pemuda Harus Gigih dan Berkarakter
Satgas PRR Kemendagri Laksanakan Monitoring Penanganan Pascabencana di Kota Langsa
Pelayanan SKCK Polres Tolitoli Disorot, Sikap Kasat Intelkam terhadap Media Dikeluhkan
Transaksi Nasabah BRI Diduga Bermasalah, Pihak Cabang Tolitoli Diminta Berikan Penjelasan Resmi
Wakapolres Tolitoli: Pencegahan Karhutla Jadi Perhatian, Penambahan Mobil Patroli Diusulkan
Kasus Pencurian Mendominasi di Tolitoli, Reskrim Klaim Hampir Seluruh LP Tertangani
Operasi Patuh Tinombala 2026 di Tolitoli Berjalan Lancar, Masyarakat Diimbau Tertib Berlalu Lintas
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:56 WIB

Pelayanan SKCK Polres Tolitoli Berbasis Aplikasi, Masyarakat Dipermudah dan Transparan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:15 WIB

Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Kapolres Aceh Timur Tegaskan Sebagai Pemuda Harus Gigih dan Berkarakter

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:12 WIB

Satgas PRR Kemendagri Laksanakan Monitoring Penanganan Pascabencana di Kota Langsa

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:06 WIB

Pelayanan SKCK Polres Tolitoli Disorot, Sikap Kasat Intelkam terhadap Media Dikeluhkan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:00 WIB

Transaksi Nasabah BRI Diduga Bermasalah, Pihak Cabang Tolitoli Diminta Berikan Penjelasan Resmi

Berita Terbaru