Ambon, 11 November 2026 – suaramasyarakat.com // Kodam XV/Pattimura melalui Kapendam, Kolonel Inf Adi Swastika, menyampaikan klarifikasi guna memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat terkait persoalan tanah OSM di kawasan Kudamati, Kota Ambon.
Kodam XV/Pattimura menghormati kebebasan pers, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, serta hak setiap warga negara untuk menempuh upaya hukum maupun menyampaikan pengaduan kepada lembaga negara. Namun demikian, penyampaian informasi kepada publik hendaknya tetap mengedepankan keutuhan fakta, ketepatan dalam memahami putusan pengadilan, dan prinsip keberimbangan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Pertama, mengenai putusan Pengadilan Negeri Ambon.
Dalam perkara perdata tahun 2013 yang melibatkan Kodam XV/Pattimura sebagai pihak tergugat, terdapat tiga posisi hukum yang perlu dipahami secara utuh, yaitu gugatan perkara asal, gugatan rekonvensi dari pihak Kodam, serta gugatan intervensi dari pihak ketiga.
Berdasarkan dokumen putusan yang menjadi dasar klarifikasi Kodam, gugatan perkara asal yang diajukan oleh Ibu Stella dan para penggugat lainnya dinyatakan ditolak seluruhnya. Sementara itu, gugatan intervensi yang diajukan oleh Sdr. Alfons dan pihak lainnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).
Adapun gugatan rekonvensi yang diajukan pihak Kodam juga dinyatakan ditolak. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dipahami berdasarkan keseluruhan amar putusan, bukan hanya dengan mengutip salah satu bagian yang kemudian membentuk kesimpulan seolah-olah pihak penggugat intervensi telah memenangkan perkara melawan Kodam.
Kedua, mengenai putusan pada tingkat banding.
Berdasarkan dokumen yang dimiliki Kodam, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 42/PDT/2014/PT.AMB tanggal 12 November 2014 menguatkan putusan tingkat pertama. Dokumen tersebut juga mencatat bahwa permohonan banding dari pihak Stella dan Alfons tidak dikabulkan. Putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap pada 6 April 2016.
Kodam tetap menghormati seluruh putusan pengadilan dan proses hukum yang berlaku. Apabila terdapat putusan lain pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali yang dikemukakan pihak lain, maka substansi, objek perkara, para pihak, serta pertimbangan hukumnya perlu dilihat secara menyeluruh agar tidak terjadi pencampuradukan antara perkara yang berbeda.
Ketiga, mengenai status dan dasar penguasaan tanah OSM.
Kodam XV/Pattimura memiliki dasar administrasi dan dokumen pencatatan aset yang selama ini menjadi bagian dari administrasi pengelolaan barang milik negara. Dalam dokumen klarifikasi Kodam, tanah OSM disebut sebagai tanah bekas Eigendom Verponding yang telah dikuasai sejak tahun 1950 dan tercatat dalam administrasi Barang Milik Negara.
Namun, Kodam memahami bahwa pencatatan administrasi aset dan pembuktian hak atas tanah merupakan aspek hukum yang harus dilihat berdasarkan dokumen serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, seluruh dokumen yang relevan perlu diperiksa secara cermat dan objektif oleh pihak yang berwenang.
Keempat, mengenai tuduhan tindakan intimidasi dan persoalan pemanfaatan kawasan OSM.
Kodam XV/Pattimura tidak membenarkan tindakan intimidasi, kekerasan, ataupun perilaku personel yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan disiplin militer. Setiap laporan mengenai dugaan tindakan pelanggaran oleh personel akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait penerbitan surat peringatan kepada pemilik kios maupun rencana pemanfaatan fasilitas di kawasan tersebut, Kodam memandang penting adanya penjelasan berdasarkan dokumen, kewenangan, dan prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kelima, mengenai pengaduan kepada Komisi III DPR RI.
Kodam XV/Pattimura menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pengaduan kepada DPR RI maupun lembaga negara lainnya. Kodam pada prinsipnya terbuka terhadap mekanisme klarifikasi, komunikasi, dan pembahasan melalui jalur kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kodam juga siap memberikan penjelasan dan dokumen yang diperlukan kepada pihak berwenang guna memperoleh pemahaman yang objektif mengenai persoalan tersebut.
Kodam XV/Pattimura menegaskan bahwa institusi TNI AD senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum, menghormati hak masyarakat, dan mengedepankan penyelesaian setiap persoalan melalui mekanisme yang sah.
Masyarakat diimbau agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan satu versi pemberitaan atau potongan informasi mengenai putusan pengadilan. Persoalan tanah OSM merupakan persoalan hukum yang memerlukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, bukan ruang untuk membangun opini yang dapat memperkeruh hubungan sosial di tengah masyarakat.
Kodam XV/Pattimura akan terus mengedepankan komunikasi yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik serta kondusivitas wilayah Maluku.*
Ade S
(Pendam 15)
