Ambon, Maluku – suaramasyarakat.com // Kodam XV/Pattimura memberikan klarifikasi terkait penanganan perkara temuan 1,7 ton merkuri yang saat ini ditangani oleh Pomdam XV/Pattimura.
Langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna merespons perhatian serta kepedulian publik.
Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika, menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen penuh untuk mengawal proses penyidikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada.
”Kami memahami perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Kodam XV/Pattimura berkomitmen memastikan setiap proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur, berdasarkan fakta dan alat bukti, serta tidak memberikan ruang bagi segala bentuk penyimpangan,” ujar Kolonel Inf Adi, Rabu (11/11/2026).
Mengenai keberadaan dan pengamanan barang bukti, Kodam XV/Pattimura menegaskan bahwa aspek keamanan, keutuhan, serta pertanggungjawaban barang bukti menjadi perhatian dalam proses penanganan perkara.
Setiap tindakan terhadap barang bukti harus dilaksanakan berdasarkan prosedur sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan yang sama, Kapendam juga meluruskan persepsi di tengah masyarakat agar tidak mencampuradukan perkara temuan 1,7 ton merkuri di Pomdam XV/Pattimura dengan kasus penanganan barang bukti merkuri lainnya.
Menurutnya, kedua peristiwa tersebut memiliki objek, kronologi, serta proses penanganan yang berbeda.
Kapendam menegaskan bahwa penyidik akan terus mendalami setiap informasi terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan.
Pihak Kodam juga memastikan tidak akan melindungi oknum yang terbukti melanggar hukum dan akan memprosesnya secara tegas tanpa pandang bulu.
“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun mendahului proses hukum. Apabila ditemukan bukti keterlibatan oknum, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.” pungkas Kapendam.
Masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dari instansi berwenang, serta menunggu seluruh proses hukum berjalan hingga tuntas demi tercapainya penegakan hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.*
Ade S
(Pendam15)
