PALEMBANG | suaramasyarakat.com — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menyita sebanyak 44 objek aset berupa tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp286,27 miliar. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2012–2016.
Pengamanan aset tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang, Kamis (12/11/2026). Penyidik juga telah melakukan pemasangan plang penyitaan secara serentak di sejumlah wilayah sebagai langkah mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Dari total 44 objek yang disita, sebanyak 38 objek berada di wilayah Sumatera Selatan dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar. Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp13,25 miliar.
Sementara itu, enam objek lainnya berada di luar Sumsel, yakni dua objek di Jakarta Selatan senilai Rp248,7 miliar, satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, senilai Rp4,3 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok senilai Rp6,5 miliar.
Dalam penyidikan perkara ini, dugaan korupsi bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology yang menyisakan kewajiban macet sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat.
Permasalahan tersebut diduga berkaitan dengan kelalaian dalam pemeriksaan kelayakan pembiayaan dan penilaian risiko. Selanjutnya, LPEI kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat melalui 17 kali pencairan.
Penyidik menduga pembiayaan tersebut digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah sebelumnya tanpa didukung proses verifikasi dokumen dan jaminan yang memadai.
Berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima di antaranya berasal dari unsur internal LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance saat peristiwa terjadi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025 tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai 43.617.739,13 dolar Amerika Serikat atau sekitar 43,62 juta dolar AS.
Kabagops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, S.H., S.I.K., M.M. menegaskan, penyitaan dan pengamanan aset secara serentak lintas wilayah merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus penyelamatan keuangan negara.
“Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyitaan dan pengamanan aset di lapangan berjalan aman, tertib, dan terukur sebagai bentuk komitmen nyata Polri dalam menyelamatkan keuangan negara,” ujar Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi.
Sementara itu, Kasubdit 1 Penindakan Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Danny Haposan ABS Sianipar, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan, termasuk penelusuran terhadap aset lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
“Penyidik tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak hukum para tersangka, sembari terus melacak aset-aset lain yang terafiliasi dengan perkara ini guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. mengatakan bahwa Polda Sumsel mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan Kortastipidkor Polri, terutama dalam pengamanan aset yang berada di wilayah Sumatera Selatan.
“Polda Sumsel mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum yang presisi dan berintegritas demi menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ungkap Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.
Pemasangan plang penyitaan pada objek tanah dan bangunan tersebut bertujuan mencegah pengalihan aset selama proses hukum berlangsung. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengamankan barang bukti serta mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.
Kortastipidkor Polri bersama Polda Sumsel memastikan proses penegakan hukum terus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Polisi Bersama Masyarakat.
Sumber Berita: Red..POLDA SUM-SEL
