Aceh Tamiang, – suaramasyarakat.com // Meskipun di hari libur dinas, Bhabinkamtibmas, Aipda Roy Kadir Mangara dan Babinsa, Serda Muhammad Zeki bertugas di Desa Sungai Kuruk II, Seruway, Aceh Tamiang hadir ke desa binaan berdiskusi bersama Jamil Hasan, Anggota DPRK Aceh Tamiang Komisi 2 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Anggota DPRK Dapil Aceh Tamiang 2, Jamil Hasan mengundang Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Sungai Kuruk II itu terkait pembahasan tentang kondisi krisis air untuk pengairan sawah masyarakat setempat sedang urgen kebutuhan air untuk penanaman padi.
Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi, S.H, M.H, melalui Kapolsek Seruway, AKP T. Dave Yans mengatakan, persoalan pengairan dirasakan petani Sungai Kuruk II dan Sungai Kuruk (SK) III merupakan persoalan bagi pihak TNI-Polri juga dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional.
“Bhabinkamtibmas merupakan personil polri di garda terdepan dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman bagi masyarakat desa binaan disamping mencegah potensi dan ancaman konflik interes antar petani akibat tidak stabilnya sistem pengairan terkesan tidak merata,” kata AKP T . Dave Yans, Minggu, 29 Juni 2025.
Jamil Hasan, Anggota DPRK Aceh Tamiang Fraksi PAN mengatakan, dirinya optimis dan antusias dalam membantu secara pemikiran, tenaga, dan finansial serta memfasilitasi kebutuhan pengairan sawah masyarakat petani, terutama diwilayah P3A Empat Serumpun, Desa Muka Sungai Kuruk, SK I, SK II, dan SK III agar dapat mengolah dan menggarap sawah dengan baik dan lancar.
“Kita berkomitmen punuh dalam rangka mendukung program pemerintah pusat tentang ketahanan pangan, terutama sektor pertanian padi diwilayah Dapil dan membantu mewujudkan harapan masyarakat petani sebagai pahlawan pangan,” ujar Jamil Hasan.
Kata Jamil Hasan, dirinya bersama masyarakat petani di Sungai Kuruk berkomitmen penuh mengupayakan penyelesaian krisis pengairan sawah dari Desa SK II dan SK III, bahkan akan fokus dan pusatkan perhatian untuk tata kelola sistem pengairan pertanian dikawasan Sungai Kuruk kedepannya.
“Harapan kami, dalam hal ini juga harus melibatkan unsur Muspika, BPP, dan para petani guna memberikan ide dan pemikiran bersama untuk stabilitas serta tata kelola pengairan yang standar dan layak bagi kebutuhan pertanian, khusus tanaman padi,” ajak Anggota DPRK Aceh Tamiang Komisi 2 dari F-PAN itu.*
Reporter : S. Adi P
Penulis : S. Adi P
Editor : Red
