Ketua DPRK Atam: Kepmen ESDM Tentang Tambang Rakyat Peluang Kita Kelola SDA

- Redaksi

Jumat, 29 Agustus 2025 - 13:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Tamiang – suaramasyarakat.com // Merakyatnya perbincangan dikalangan publik terkait Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) nomor 174 tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, S.H., berikan ulasan manfaat Regulasi tersebut.

Menurut Fadlon, S.H., selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, juga Ketua DPW Partai Aceh (PA) itu, Kepmen ESDM tersebut merupakan salah satu Regulasi dikeluarkan pemerintah pusat guna mempermudah tata kelola pertambangan oleh rakyat dan memiliki kewajiban kepada negara.

“Kita selaku putra daerah terutama yang berdomisili di Aceh Tamiang untuk menindaklanjuti Regulasi tentang izin pertambangan rakyat (IPR) itu dengan langkah positif dan membangun dalam rangka mengelola sumber daya alam (SDA) sektor tambang diwilayah kita,” kata Fadlon, S.H., Kamis, 28 Agustus 2025.

Baca Juga :  Kemacetan SPBU Pertamina Parigi Berlarut, Koordinasi Satlantas dan Dishub Disorot

Kata Fadlon, peluang ini harus benar-benar disikapi secara serius dan dibarengi dengan tindakan nyata untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam seperti minyak bumi untuk dikelola langsung oleh rakyat berbasis kelompok usaha berbadan hukum, diantaranya Koperasi.

“Bagi para pelaku dunia usaha pengelolaan SDA bidang tambang secara baik sesuai kerangka regulasi yang berlaku akan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar kawasan usaha dan dapat masuk dalam daftar pahlawan pejuang pendapatan asli daerah (PAD),” jelas Ketua DPRK Aceh Tamiang itu.

Baca Juga :  Karutan Kelas I Palembang M Rolan melakukan Audiensi dengan DANDIM 0418

Fadlon, S.H., merupakan kader inti Partai Aceh itu sangat berharap kekayaan sumber daya alam sektor tambang, terutama minyak bumi telah terbuka peluang pengelolaan secara legal dan dipermudah akses perizinannya oleh pemerintah tersebut agar dapat dimanfaatkan secara baik.

“Disamping untuk memperbaiki perekonomian masyarakat juga mendukung fondasi penguatan keuangan daerah melalui pajak serta perputaran ekonomi lokal untuk keuntungan bagi PAD rutin,” ungkap Fadlon, S.H.*

Reporter : S Adi P

Berita Terkait

Satgas PRR Kemendagri Laksanakan Monitoring Penanganan Pascabencana di Kota Langsa
Pelayanan SKCK Polres Tolitoli Disorot, Sikap Kasat Intelkam terhadap Media Dikeluhkan
Transaksi Nasabah BRI Diduga Bermasalah, Pihak Cabang Tolitoli Diminta Berikan Penjelasan Resmi
Wakapolres Tolitoli: Pencegahan Karhutla Jadi Perhatian, Penambahan Mobil Patroli Diusulkan
Kasus Pencurian Mendominasi di Tolitoli, Reskrim Klaim Hampir Seluruh LP Tertangani
Operasi Patuh Tinombala 2026 di Tolitoli Berjalan Lancar, Masyarakat Diimbau Tertib Berlalu Lintas
PLN UP3 Tolitoli Sebut Program Listrik Desa Masuk Kewenangan UP2K, Sejumlah Wilayah Masih Menanti Jaringan
Jumat Keliling Polres Tolitoli, Kapolres Tampung Aspirasi Masyarakat
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:12 WIB

Satgas PRR Kemendagri Laksanakan Monitoring Penanganan Pascabencana di Kota Langsa

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:06 WIB

Pelayanan SKCK Polres Tolitoli Disorot, Sikap Kasat Intelkam terhadap Media Dikeluhkan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:00 WIB

Transaksi Nasabah BRI Diduga Bermasalah, Pihak Cabang Tolitoli Diminta Berikan Penjelasan Resmi

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:36 WIB

Kasus Pencurian Mendominasi di Tolitoli, Reskrim Klaim Hampir Seluruh LP Tertangani

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:31 WIB

Operasi Patuh Tinombala 2026 di Tolitoli Berjalan Lancar, Masyarakat Diimbau Tertib Berlalu Lintas

Berita Terbaru