Banyuasin.-suaramayarakat.com.// Sebuah investigasi wartawan telah membongkar indikasi kuat terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) fiktif di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kasus ini telah memicu konflik agraria berkepanjangan di wilayah Sungai Nipah Kuning dan Gulang-gulang, Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa.
Dokumen SHM 2008 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuasin menjadi dasar klaim oleh sebuah perusahaan, namun sejumlah nama warga dari Desa Gasing Laut yang tercantum dalam dokumen tersebut membantah dengan tegas keterlibatan mereka.
Konflik agraria ini telah berlangsung sejak 2009 dan kembali mencuat ke publik pada 2022 hingga 2023. Meskipun telah dilakukan mediasi dan turunnya surat dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg RI) serta Tim Satgas Mafia Tanah oleh Mabes Polri, konflik belum juga menemui titik terang.
Proses penyelesaian kasus terkesan tidak transparan, dengan fakta-fakta penting yang kerap tertutup. Pihak perusahaan yang disebut-sebut sebagai PT SCR atau David Dinamianto dkk terus beraktivitas ekonomi tanpa menggubris polemik yang terjadi, sementara masyarakat lokal merasa teraniaya dan diintimidasi.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan telah mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang final, belum ada pihak yang dinyatakan selaku pemilik sah dari lahan yang disengketakan.
Pemerintah pusat dan aparat penegak hukum didesak segera meninjau ulang secara menyeluruh dan transparan.
Jika dibiarkan, kasus ini dapat menjadi preseden buruk yang memperkuat praktik mafia tanah sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan nasional.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak BPN Banyuasin belum memberikan keterangan resmi.
Kasus ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Team / Boy.MN
