BANDUNG – Penanganan laporan dugaan tindak pidana perampasan yang dilaporkan Engkan Sukandi ke Polrestabes Bandung mendapat sorotan serius dari kuasa hukumnya.
Kuasa hukum korban, Tri Septa Bayu Anggara, S.H., Esq. dan Buhari Sutarno, S.H., Esq., mempertanyakan sikap penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung yang dinilai belum memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan yang diperlihatkan, laporan tersebut dibuat pada 11 Agustus 2026 terkait dugaan tindak pidana perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam laporan tersebut, korban menguraikan dugaan peristiwa perampasan terhadap sebuah kendaraan Mitsubishi All New Kijang Innova yang disebut mengalami kerugian sekitar Rp300 juta.
“Ketika masyarakat sebagai korban datang dan menanyakan perkembangan laporan, seharusnya penyidik memberikan penjelasan secara profesional mengenai sampai sejauh mana perkara tersebut ditangani. Diamnya penyidik justru menimbulkan pertanyaan dan keresahan bagi korban,” tegas Tri Septa Bayu Anggara.
Menurut kuasa hukum, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik juga harus memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sepanjang informasi tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan hukum.
“Polisi adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Jangan sampai ada perilaku oknum yang justru membuat masyarakat merasa tidak mendapatkan kepastian. Jika memang perkara sedang diproses, sampaikan secara terbuka apa yang sudah dilakukan dan apa kendalanya. Jangan biarkan korban menunggu tanpa kejelasan,” ujar Buhari Sutarno.
Kuasa hukum menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkara tersebut dan meminta pimpinan Polrestabes Bandung melakukan pengawasan internal terhadap proses penanganan laporan.
“Kami tidak menuduh institusi. Yang kami soroti adalah apabila terdapat oknum penyidik yang tidak memberikan pelayanan dan informasi yang semestinya kepada masyarakat. Kalau benar ada pengabaian atau kelalaian dalam penanganan perkara, tentu harus ditegur dan dievaluasi secara internal,” tegasnya.
Kuasa hukum korban juga menyatakan akan menempuh langkah hukum dan administratif yang tersedia apabila dalam penanganan laporan tersebut tidak terdapat perkembangan maupun kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat datang kepada polisi untuk mencari keadilan, bukan untuk dibiarkan dalam ketidakpastian. Kami akan kawal sampai perkara ini memperoleh kejelasan,” pungkas kuasa hukum.
Red – sfd






