SUARAMASYARAKAT.COM — Sikap seorang oknum penyidik Satreskrim Polres Tegal Kota berinisial A dipertanyakan oleh Tri Septa Bayu Anggara, S.H., Esq., selaku kuasa hukum dari Firma Hukum Suara Masyarakat Bersama Law Firm.
Persoalan tersebut berkaitan dengan komunikasi mengenai undangan klarifikasi terhadap kliennya. Berdasarkan surat resmi Satreskrim Polres Tegal Kota tertanggal 2 Juli 2026, telah diterbitkan undangan klarifikasi dengan agenda pemeriksaan pada 9 Juli 2026.
Dalam perkembangan berikutnya, kuasa hukum kembali meminta kepastian mengenai undangan dan agenda pemeriksaan. Dalam komunikasi WhatsApp pada 2 November 2026, penyidik menyampaikan bahwa undangan akan dikirim dalam bentuk PDF dan melalui kantor pos.
Namun, kuasa hukum mengaku tetap menunggu undangan tersebut.
Tri Septa Bayu Anggara, S.H., Esq. kemudian menyampaikan secara tegas kepada penyidik bahwa dirinya selaku kuasa hukum masih menunggu undangan, sekaligus mempertanyakan komunikasi yang dinilai tidak memberikan kepastian.
KUASA HUKUM: JANGAN ABAIKAN PERAN KAMI
Menurut Tri Septa Bayu Anggara, keberadaan kuasa hukum bukan sekadar formalitas. Kuasa hukum memiliki fungsi untuk mendampingi dan memastikan kepentingan hukum klien tetap terlindungi dalam setiap proses pemeriksaan.
“Kami tidak meminta perlakuan khusus. Kami hanya meminta kepastian dan komunikasi yang profesional. Kalau kami sudah menyatakan siap hadir dan mengikuti proses hukum, jangan kemudian kami justru diabaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya tidak bermaksud menghambat penyidikan. Sebaliknya, Firma Hukum Suara Masyarakat Bersama Law Firm siap mengikuti proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
SIAP TEMPUH JALUR PENGADUAN
Apabila setelah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap bukti ditemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur, disiplin, atau kode etik oleh oknum tersebut, kuasa hukum menyatakan siap menempuh jalur pengaduan melalui mekanisme pengawasan yang tersedia.
“Kami akan melawan dengan hukum, bukan dengan tekanan. Semua komunikasi, surat undangan, dan bukti akan kami dokumentasikan. Jika diperlukan, kami akan membuat laporan resmi kepada pihak yang berwenang melakukan pengawasan,” ujar Tri Septa Bayu Anggara.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakat dan menghormati proses pendampingan hukum.
“Jangan sampai masyarakat yang datang melalui jalur hukum justru merasa tidak mendapatkan kepastian. Kami akan kawal sampai jelas,” tegasnya.
SUARAMASYARAKAT.COM — Mengawal proses hukum, mengawal kepastian, dan menyuarakan suara masyarakat.
Red- sfd






