BANDUNG — Penanganan LP/B/737/VIII/2026/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT kembali menuai sorotan.
Pelapor mengaku telah berupaya meminta penjelasan mengenai perkembangan laporan, termasuk meminta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). Namun, menurut keterangan pelapor, ketika permintaan tersebut disampaikan kepada penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung, penyidik justru diam dan tidak memberikan jawaban yang jelas.
Sikap tersebut dinilai mengecewakan karena pelapor datang bukan untuk meminta perlakuan khusus, melainkan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara yang telah dilaporkannya secara resmi.
“Saya meminta SP2HP dan penjelasan mengenai perkembangan laporan. Tetapi penyidik diam, tidak menjawab. Kalau masyarakat sudah membuat laporan, kenapa ketika meminta informasi justru seperti diabaikan?” ujar pelapor.
Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam proses penanganan laporan polisi.
Pelapor juga mempertanyakan apakah permintaan informasi tersebut akan ditindaklanjuti secara resmi atau justru dibiarkan tanpa kepastian.
JANGAN BIARKAN PELAPOR MERASA DIABAIKAN
Pelapor menegaskan bahwa dirinya tidak meminta perkara dipaksakan untuk menguntungkan satu pihak. Yang diminta adalah kepastian, transparansi, dan komunikasi dari aparat yang menangani perkara.
Jika memang proses penyelidikan atau penyidikan sedang berjalan, semestinya pelapor dapat memperoleh informasi perkembangan perkara sesuai mekanisme yang berlaku.
Lebih jauh, sikap diam penyidik ketika pelapor meminta SP2HP berpotensi menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
Apakah laporan tersebut benar-benar berjalan? Apa saja langkah yang telah dilakukan penyidik? Mengapa pelapor kesulitan mendapatkan informasi perkembangan perkara?
Pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban dari Satreskrim Polrestabes Bandung.
Pelapor juga meminta agar persoalan ini tidak berhenti pada sikap diam. Bila memang tidak ada persoalan dalam penanganan perkara, berikan penjelasan dan tunjukkan perkembangan proses hukumnya.
Sebab, pelayanan kepolisian bukan hanya soal menerima laporan. Masyarakat juga membutuhkan kepastian setelah laporan itu diterima.
Jangan sampai masyarakat sudah datang mencari perlindungan hukum, tetapi justru merasa harus mengejar-ngejar aparat hanya untuk mendapatkan informasi mengenai laporannya sendiri.
Red – sfdn
