Morut, Sulteng — suaramasyarakat.com // Keberadaan sejumlah pengecer LPG diduga tidak mengantongi izin resmi menjadi sorotan di wilayah hukum Polres Morowali Utara. Persoalan tersebut mencakup legalitas usaha hingga dugaan penjualan LPG dengan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Hal itu terungkap berdasarkan hasil pantauan media ini pada Kamis, 18 September 2026.
Media ini kemudian mendatangi Polres Morowali Utara untuk memperoleh keterangan terkait pengawasan dan langkah penertiban terhadap aktivitas pengecer LPG.
Namun, saat dikonfirmasi, Kanit Tipidter Polres Morowali Utara, Ipda Firdaus, belum berada di tempat. Konfirmasi selanjutnya dilakukan melalui WhatsApp.
Dalam keterangannya, Ipda Firdaus menegaskan bahwa pihak kepolisian akan melakukan penindakan terhadap pelaku usaha LPG yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan, termasuk penjualan dengan harga yang melebihi HET.
“Saya tetap tindaki yang tidak sesuai dengan HET,” ujar Ipda Firdaus kepada media ini.
Tidak hanya persoalan harga, legalitas pengecer juga menjadi perhatian. Ipda Firdaus menyatakan bahwa pengecer yang tidak memiliki izin resmi akan menjadi sasaran penindakan.
“Saya akan tindaki pengecer yang tidak memiliki izin sah,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah masih ditemukannya persoalan harga LPG di tingkat pengecer.
Di lapangan, sejumlah warga menyoroti harga jual yang dinilai masih membebani masyarakat, terutama ketika harga di tingkat pengecer berada di atas ketentuan.
“Melebihi HET, kemungkinan sesuai dengan pendapatan kota ini,” ungkap salah seorang warga.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya menyangkut ketersediaan LPG, tetapi juga rantai distribusi hingga ke tingkat pengecer. Legalitas usaha dan kepatuhan terhadap harga menjadi dua aspek yang dinilai perlu diawasi secara bersamaan.
Masyarakat berharap pemerintah bersama aparat terkait memastikan pengawasan distribusi LPG berjalan konsisten, terutama terhadap pengecer yang tidak memiliki izin maupun pelaku usaha yang menjual LPG di atas harga yang telah ditetapkan.
Warga juga berharap adanya keseragaman harga LPG antardaerah agar perbedaan harga tidak terlalu jauh dan kebutuhan masyarakat terhadap LPG tetap dapat dipenuhi dengan harga yang wajar.*
Yuda
