Aceh Tamiang – suaramasyarakat.com // Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Fadlon, S.H., hadiri Upacara Bendera peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 81 bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) lainnya.
Kegiatan momen kenegaraan tersebut bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Fahmi, M.H., berlangsung di Lapangan Tribun Upacara Setdakab Aceh Tamiang di Karang Baru, Senin, 17 Agustus 2026.
Kepada media, usai upacara, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, S.H., menyampaikan, pascabencana pada akhir November tahun lalu, ini peringatan HUT Kemerdekaan RI diperingati saat Aceh Tamiang dalam kondisi bangkit dan percepatan pemulihan.
“Mari kita bersama melakukan renungan dengan penuh khidmat untuk bersama berjuang menuju Aceh Tamiang kembali normal seperti sebelumnya dan bersama bersinergi mengisi kemerdekaan dengan membangun daerah kita kearah yang lebih baik,” ajak Fadlon, S.H.
Ketua DPRK Aceh Tamiang mengucapkan Dirgahayu dan Selamat atas peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka dari penjajahan dan bangkit menuju perjuangan bangsa yang maju, mandiri serta berkedaulatan rakyat dibarengi dengan upaya memakmurkan kehidupan rakyat.
“Dengan momen mengenang hari bersejarah bangsa ini, mari kita bersatu dan bersinergi bangkit membangun kembalinya Aceh Tamiang ini serta mengupayakan mengembalikan hak-hak rakyat sesuai diatur dalam Undang-undang Desar (UUD) 1945,” ajak Ketua DPRK Aceh Tamiang.
Usai upacara, Bupati Armia menegaskan, pelaksanaan upacara di lokasi baru direnovasi ini bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Kehadiran seluruh elemen daerah menunjukkan komitmen bersama untuk bangkit dan menata kembali roda pembangunan di Bumi Muda Sedia.
“Kondisi pemulihan pasca-bencana tidak memadamkan semangat kita untuk memperingati kemerdekaan. Ini adalah wujud ketahanan dan kebersamaan seluruh masyarakat Aceh Tamiang,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), personel TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), hingga elemen pelajar dan warga setempat.*
Joehan S
