Aceh Tamiang – suaramasyarakat.com // Rapat Paripurna pasca penyerahan dokumen rancangan kebijakan umum anggaran (RKUA) dan rancangan prioritas platform anggaran sementara (RPPAS) tahun anggaran tahun 2027 Kabupaten Aceh Tamiang oleh wakil bupati (Wabup) Ismail, SE.,i., kepada pimpinan DPRK setempat.
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang memberikan pandangan umum (Pandum) nya terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 sebelum dilakukan pembahasan pada tingkat rapat selanjutnya. Selasa, 12 Agustus 2026.
Setelah dokumen RKUA-PPAS diserahkan kepada Dewan, Fraksi-fraksi berkesempatan memberikan pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua, Muhammad Nur, SE.
Fraksi Partai Aceh (F-PA) melalui juru bicaranya, Aisyah Suci Amelia meminta penjelasan tentang strategi apa yang dilakukan Bupati Aceh Tamiang dalam melaksanakan pemulihan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan pascabencana banjir. f
Fraksi juga mempertanyakan target PAD yang dicapai oleh BUMD yang ada di Aceh Tamiang seperti PT. Rebong Permai Jaya, PT. Kwala Simpang Petroleum dan PT. Petro Tamiang Raya.
Sementara itu, M. Luthfi Hidayat dari Fraksi Partai Gerindra menekankan bahwa dampak inflasi di daerah dengan kenaikan terbesar pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 25,06 persen dari angka inflasi per Januari mencapai 7,59% yoy.
Hal ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, kenaikan biaya produksi pelaku usaha, harga pangan, biaya transportasi dan juga rentan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh karena itu, Fraksi meminta kepada Pemkab. agar memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan memastikan program pengendalian inflasi masuk dalam prioritas anggaran Tahun 2027.
Ketergantungan dana transfer menjadi perhatian dari Fraksi Partai Demokrat, dalam pandangan umumnya yang disampaikan Dody Fahrizal, fraksi memandang target PAD pada tahun ke depannya masih sangat kecil sebesar Rp 97.817.832.600,-.
“Dengan keadaan ini, bagaimana kita bisa membangun daerah ?”, ungkap Dody.
Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting untuk memerangi kemiskinan, dan perwujudan peningkatan ekonomi daerah diharapkan berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah seperti penyerapan tenaga kerja.
Dari pandangan Fraksi Partai Nasdem dibacakan M. Salman Alfarizi, DPRK meminta agar pemulihan menjadi salah satu prioritas utama. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana di masa mendatang.
“Kami mendorong Pemkab. memperkuat koordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat agar rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seluruhnya dibebankan pada APBK”, ucapnya.
Fraksi Partai Nasdem juga memberikan perhatian khusus terhadap proses seleksi calon direksi 3 (tiga) BUMD. Proses tersebut bukan sekedar agenda pengisian jabatan, tetapi harus mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Terakhir penyampaian pandangan umum oleh Hajarul Aswat. Fraksi Sekate Sepakat ingin menegaskan peran dan fungsi DPRK sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, namun juga sebagai representasi suara rakyat.
Oleh karena itu, setiap proses penyusunan KUA-PPAS harus dilandasi semangat saling keterbukaan dan kesamaan tujuan untuk memajukan Kabupaten Aceh Tamiang secara berkelanjutan.
Setelah masing-masing juru bicara Fraksi selesai membacakan pandangan umum dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat, Muhammad Nur. Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Wakil Bupati Ismail, sebagai bahan dalam penyusunan jawaban pada rapat paripurna berikutnya.*
Joehan S
Sumber : Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027.
