Opini, Oleh : Haidir
Takengon – SuaraMasyarakat.com // Selasa, 01/04/26), Di tengah upaya percepatan penanggulangan bencana hidrometeorologi di Aceh Tengah, muncul bayang-bayang persoalan tak kalah serius dari bencana itu sendiri berupa krisis kepercayaan dan konflik sosial ibarat Bom waktu,
Dari amatan dan pantauan penulis, timbulnya berbagai temuan informasi dari berbagai kalangan dilapangan terhadap kecurigaan rakyat terhadap kinerja instansi ditunjuk pemerintah dalam pemulihan dampak bencana alam di Aceh Tengah, ini bidangnya BPBD setempat
Sesuai informasi berbagai sumber dirangkum penulis, krisis kepercayaan terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim verifikasi bagi penerima bantuan sangatlah mengarah, dimana mereka lah satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) bertanggungjawab terhadap validasi data korban.
Melalui lini penyampaian pendapat dan saran perubahan ini, penulis menyebutkan, Isu ini bukan sekadar riak kecil, Ia tumbuh dari keresahan masyarakat yang mulai mempertanyakan arah dan masa depan sistem penyaluran bantuan paska bencana alam yang terjadi pada November lalu.
Analisa dan amatan penulis, di satu sisi, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bantuan mulai dari bantuan pembersihan rumah, Dana Tunggu Hunian (DTH), bantuan pemulihan ekonomi rakyat, Jaminan Hidup (Jadup), hingga Hunian Sementara (Huntara) yang seharusnya sudah rampung diakhir maret.
Namun di sisi lain, distribusi bantuan itu justru memunculkan tanda tanya besar dan praduga ada indikasi manipulatif data berpotensi merugikan negara dan memunculkan konflik besar dilingkungan masyarakat.
Jika persoalan ini tidak segera dibenahi, potensi konflik sosial diperkirakan akan semakin meluas akibat terdapat dugaan tebang pilih dalam penyelesaian data penerima bantuan.
Indikasi ketidaktepatan sasaran di mana masyarakat terdampak justru tidak menerima bantuan, sementara mereka tidak terdampak malah tercatat sebagai penerima menjadi bom waktu, dimana semua itu dapat merusak tatanan sosial di tingkat kampung.
Selain itu, akan ada kesenjangan sosial dj tengah masyarakat khususnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh tengah.
Lebih jauh lagi, ketidak sesuaian data dengan indikator penerima manfaat yang telah ditetapkan membuka celah terhadap dugaan lemahnya sistem verifikasi dan validasi (Verval) terhadap data konkrit dan ril sebagai penerima manfaat bantuan dari pemerintah.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggeruskan legitimasi pemerintah daerah di mata publik, terutama dalam penanganan bencana yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi.
Di sejumlah desa, ketegangan antara masyarakat dan aparatur kampung mulai terlihat akibat dari bibit konflik yang mulai perlahan timbul ke permukaan.
Perdebatan, bahkan konflik terbuka, muncul akibat kecemburuan sosial semakin tajam dan inj terjadi di kalangan masyarakat terdampak bencanda di Kota Takengon.
Jika tidak ada langkah korektif, situasi ini berpotensi berkembang menjadi krisis sosial lebih luas, terlebih jika dikaitkan dengan dugaan adanya kepentingan politik lokal ditengah masyarakat yang berada di kampung berpotensi ikut mepengaruhi distribusi bantuan.
Ironisnya, temuan di lapangan juga menunjukkan adanya desa yang relatif tidak terdampak, namun justru tercatat menerima bantuan dalam jumlah signifikan dan ini menjadi tandatanya besar di tengah masyarakat Kota Takengon.
Penulis menilai, Fenomena ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa sistem pendataan dan verifikasi masih jauh dari kata akurat.
Ke depan, penulis menyampaikan bahwa publik berharap adanya reformasi menyeluruh dalam tata kelola penanggulangan bencana di Aceh Tengah.
Transparansi data, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses verifikasi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan.
Jika tidak, maka bukan tidak mungkin, bencana yang semula bersifat alamiah akan berubah menjadi bencana sosial yang dampaknya jauh lebih panjang dan kompleks, sehingga masyarakat yang terdampak bencana tidak mendapatkana jenis bantuan apapun semakin bertanya dan harus mengadu kepada siapa.*
Reporter : SiGe
