SUARAMASYARAKAT.COM.//Pidie Jaya.-Suara berbeda muncul dari ruang politik lokal Aceh. Anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai PAS Aceh, Azrizal, menyuarakan penolakan keras terhadap praktik fee proyek yang selama ini dianggap lumrah. Dengan lantang ia menegaskan, fee proyek adalah praktik yang merugikan rakyat sekaligus haram dalam pandangan agama.
“Fee proyek itu haram. Dalam setiap pokok pikiran (pokir) yang saya perjuangkan, tidak ada ruang untuk fee. Semua harus berjalan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sah. Dalam fiqih jelas disebutkan, fee proyek adalah bentuk yang haram, dan haram tidak bisa ditawar,” tegas Azrizal, Jumat (5/9/2025).
Menurutnya, tugas seorang politisi seharusnya sederhana: menyampaikan amanah pemerintah kepada rakyat tanpa potongan, tanpa manipulasi, dan tanpa komisi. Ia menyebutkan, praktik fee yang menjadi “aturan tak tertulis” selama ini justru memperburuk citra politik dan mengkhianati kepercayaan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Azrizal juga mengingatkan pentingnya meneladani sosok ulama besar Aceh, Habib Bugak, yang dikenal mewakafkan hartanya demi kepentingan umat. “Kalau kita belum bisa meneladani beliau, setidaknya jangan mengkhianati amanah rakyat,” ujarnya.
Habib Bugak sendiri adalah tokoh ulama dan pemimpin masyarakat Aceh yang mendirikan Baitul Asyi (Rumah Aceh) di Mekkah. Meskipun wafat sekitar tahun 1870-an Masehi, manfaat wakafnya masih dirasakan hingga kini oleh jamaah haji asal Aceh. Azrizal menyebut teladan ini penting diingat, agar politisi masa kini menjaga integritas dan keikhlasan dalam mengabdi.
Azrizal menyadari, suara seperti ini tidak selalu populer di kalangan politisi. Bahkan, mereka yang menolak fee sering dianggap tidak realistis atau tidak paham aturan main. Namun, ia menegaskan, justru inilah tantangan moral yang harus dijawab. “Berani menolak fee itu bukan hanya sikap politik, tapi juga jihad moral,” tambahnya.
Ia berharap komitmen anti-fee proyek tidak hanya berhenti pada dirinya atau Partai PAS Aceh, melainkan bisa menjadi gerakan bersama seluruh partai politik. Menurutnya, politik bersih bukan milik satu kelompok, tetapi cita-cita kolektif yang harus diperjuangkan demi marwah Aceh.
Azrizal juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan mendukung langkah ini. “Politik bersih hanya bisa lahir kalau rakyat ikut menagih janji moral wakilnya. Kalau daerah kecil seperti Pidie Jaya bisa menjaga ini, maka kita bisa memberi teladan besar bagi Aceh, bahkan Indonesia,” tutupnya. (AS)
