Padang, Sumbar – suaramasyarakat.com //Berdasarkan informasi tersedia hingga saat ini, belum ada laporan resmi ataupun penetapan hukum terkait praktik “kongkalikong” atau korupsi antara Dinas PUPR Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan kontraktor pemenang dalam proyek drainase di kawasan Pasar Raya.
Namun, proyek yang sedang berjalan pada tahun anggaran 2026 ini memang tengah menuai sorotan tajam dan kritik publik maupun legislatif akibat keterlambatan pengerjaan di lapangan.
Fakta & Perkembangan Proyek di Kawasan Pasar Raya
Keterlambatan Progres (Deviasi Negatif).
Berdasarkan pemantauan Komisi III DPRD Kota Padang, pengerjaan pemasangan drainase di kawasan Pasar Raya (khususnya di titik Jalan Hiligoo) serta proyek rehabilitasi di kawasan Air Mancur Pasar Raya mengalami deviasi negatif yang mengkhawatirkan atau belum sesuai target jadwal.
Teguran dari Konsultan Pengawas. Pada proyek strategis di sekitar kawasan Air Mancur Pasar Raya (yang dikerjakan oleh PT Bripona Jaya Abadi), konsultan pengawas dari CV Restu Graha Cipta mengonfirmasi telah melayangkan surat teguran resmi kepada kontraktor terkait kelambatan pekerjaan serta temuan ketidaksesuaian standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Dampak ke Warga dan Jaringan Air. Galian drainase di sekitar Jalan Sandang Pangan, Jalan Bundo Kanduang, dan Hiligoo dikeluhkan pedagang karena akses pembeli terhambat dan omzet menurun.
Selain itu, proyek galian drainase di Padang juga sempat disorot DPRD Kota Padang karena berdampak pada kerusakan jaringan pipa air bersih milik PDAM.
Target Penyelesaian. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas PUPR Kota Padang menetapkan masa kontrak proyek penataan drainase dan trotoar Pasar Raya selama 170 hari kalender dengan target rampung sepenuhnya pada akhir Desember 2026.
Sebelum berita tayang,,awak media suara masyarakat.com sudah mencoba konfirmasi dengan kadis pupr dan rizky sebagai PPK,tapi tidak ada jawaban.*
Riki Muhari






