SUBANG, Suaramasyarakat.com –Program Pemerintah pusat diduga telah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di Desa Pusaka jaya, Kecamatan Pusaka jaya, Kabupaten Subang.
Program PTSL Desa Pusaka jaya mendapatkan 600 Bidang termin pertama (1) dan termin ke dua (2) se orang warga diminta pungutan 800 ribu /bidang untuk tebus Sertifikat program Nasional (Prona) Padahal, Redis merupakan program gratis pemerintah untuk masyarakat yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 Tahun 1961.
Seorang warga Desa Pusaka jaya mengungkapkan adanya pungutan dalam pengurusan sertifikat dengan dipungut biaya ada yang Rp. 800.000, adayang 1.000.000, / bidang, Pungli ( Pungutan Liar).
Warga tersebut menceritakan, pada awal pematokan tidak dipungut, lalu setelah sertifikat selesai, diminta pungut bayar /tebus Rp. 800.000 sampai 1.000.000 ,- Per Bidang, tidak bisa di tawar diharuskan bayar sesuai permintaan.
Warga yang kesal mengatakan kepada awak media “Laporin saja pak! kepada pihak yang berwajib, usut sampai tuntas, harus dikasih pelajaran biar mampus,” tegasnya Warga.
Sebelumnya warga takut dikarenakan tidak mengerti. “Saya orang awam orang petani, jadi saya untuk menebus buku sertifikat tidak punya uang pak? Makan sehari –hari juga dapat hasil petani, jadi saya pinjam-pinjam ke sodara untuk menebus sertifikat Rp. 800.000, alhamdullillah pinjam uang berhasil lalu uang tersebut di kasihkan kepada pihak terkait untuk mengambil buku sertifkat hak miliknya saya, karena takut disalahgunakan, kalau ada yang menyalahgunakan terus saya bagaimana pak? Saya orang ga punya, buat makan keluarga saya sedang ketar-ketir pak?,” ungkap warga mengenaskan.
“Sertifikat itu telah saya ambil dan sekarang di tangan saya. Terpaksa saya harus mencari pinjaman juga karena takut disalahgunakan,” ungkapnya, tegas warga. Kamis (18/01/2024), sampai sekarang 26 Sevtember 2024 , warga melapor ke media Suaramasyarakat.com, usut sampai tuntas dikasih pelajaran biar mampus , agar selanjutnya warga pusaka jaya aman dan tentram agar bebas korupsi.
Lanjutnya, masih ada warga lain yang belum sapat mengambil sertifikatnya, disebabkan belum mempunyai dana cukup, jadi sertifikat tersebut belum juga di kasihkan kepada haknya, Papar warga.
( @ Teja, S / Zarnal)
Penulis : Teja, S / Zaenal
Editor : Rvl
