Aceh Utara — suaramasyarakat.com // Geusyik Gampong Ceubrek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Dahri, memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai dugaan pemotongan atau pungutan liar (pungli) terhadap bantuan yang diterima masyarakat.
Ia menegaskan, dana yang menjadi sorotan tersebut, menurut penjelasannya, merupakan hasil musyawarah di tingkat gampong yang ditujukan untuk membantu warga yang belum menerima bantuan pada tahap pertama.
Dahri membantah tudingan bahwa dana tersebut dipotong untuk kepentingan pribadi. Ia menjelaskan, langkah yang ditempuh merupakan bentuk kesepakatan bersama yang dilandasi semangat kepedulian sosial agar masyarakat yang belum memperoleh bantuan tetap mendapatkan perhatian.
“Kegiatan yang kami lakukan merupakan hasil musyawarah bersama di gampong. Uang yang disebutkan itu untuk diserahkan kepada masyarakat yang belum mendapatkannya,” jelas Dahri.
Menurutnya, kebijakan tersebut berangkat dari keinginan untuk menjaga kebersamaan dan memperhatikan warga yang belum tersentuh bantuan. Namun, ia menilai persoalan tersebut perlu dipahami secara utuh dengan melihat latar belakang musyawarah, tujuan pengumpulan dana, serta kesepakatan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Dahri juga menyampaikan bahwa apabila bantuan pada tahap berikutnya telah disalurkan kepada warga yang sebelumnya belum menerima, dana yang dihimpun melalui partisipasi masyarakat tersebut akan dikembalikan kepada warga yang telah berpartisipasi.
“Apabila tahapan berikutnya cair bagi masyarakat yang belum mendapatkan pada tahap pertama, maka akan dikembalikan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi,” ujarnya.
Persilakan Pihak Luar Melakukan Konfirmasi
Untuk memperjelas persoalan yang berkembang, Dahri mempersilakan siapa pun yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut agar datang langsung ke Gampong Ceubrek dan berdialog bersama masyarakat.
“Silakan datang ke desa kami. Kita sama-sama menjumpai masyarakat dan memperjelas terkait dugaan pemotongan tersebut,” katanya.
Ia berharap, persoalan tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta dan keterangan para pihak, bukan semata-mata melalui informasi yang beredar tanpa penjelasan menyeluruh. Menurutnya, konfirmasi langsung kepada pemerintah gampong dan masyarakat menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman.
Musyawarah Perlu Diperjelas, Transparansi Tetap Menjadi Kunci
Di tengah polemik tersebut, sejumlah masyarakat mempertanyakan konteks munculnya kritik terhadap langkah yang mereka sebut sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian bersama. Mereka berharap persoalan itu ditelusuri dengan mempertimbangkan keterangan pemerintah gampong serta warga yang terlibat dalam musyawarah.
Meski demikian, untuk memastikan duduk perkara secara menyeluruh, substansi kesepakatan, sifat partisipasi dana, jumlah dana yang dihimpun, serta mekanisme penyalurannya tetap perlu dijelaskan secara terbuka dan dapat dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Dalam pengelolaan bantuan masyarakat, musyawarah dan semangat gotong royong merupakan bagian penting dari kehidupan gampong. Namun, keduanya juga perlu disertai keterbukaan informasi, kejelasan persetujuan warga, dan pertanggungjawaban penggunaan dana agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.
Karena itu, klarifikasi Dahri menjadi salah satu keterangan penting untuk memahami persoalan tersebut. Pada saat yang sama, verifikasi terhadap kesepakatan musyawarah dan keterangan masyarakat yang menerima maupun berpartisipasi dalam pengumpulan dana diperlukan agar informasi yang berkembang memiliki landasan faktual yang kuat.
Mengutamakan Fakta demi Kepentingan Masyarakat
Pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan perlu disusun berdasarkan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik. Kritik terhadap pengelolaan bantuan merupakan bagian dari kontrol sosial, sementara pihak yang disebut dalam suatu dugaan juga berhak menyampaikan penjelasan dan memperoleh ruang klarifikasi secara proporsional.
Melalui klarifikasi ini, diharapkan informasi yang selama ini berkembang mengenai Gampong Ceubrek dapat ditinjau kembali secara objektif berdasarkan keterangan dan bukti yang dapat diverifikasi.
Tujuannya bukan untuk membenarkan atau menyalahkan pihak tertentu sebelum seluruh fakta terungkap, melainkan untuk meluruskan informasi yang belum utuh dan mencegah kesalahpahaman berkepanjangan.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, pemerintah gampong berkewajiban memberikan penjelasan yang transparan, dan setiap pihak perlu diberi ruang untuk menyampaikan keterangan secara adil.
Dengan demikian, persoalan ini diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka, pemeriksaan fakta, serta semangat menjaga keharmonisan masyarakat Gampong Ceubrek tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan.*
Surpa
