Kabupaten Tasikmalaya.-suaramasyarakat.com.//Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) Provinsi Jawa Barat angkat bicara menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut “media sosial lebih penting daripada media massa”. Menurut FORWAPI, pernyataan tersebut terdengar sederhana, namun menyesakkan dada para jurnalis yang bekerja menjaga fungsi pers sebagai pilar demokrasi.
Ketua Umum FORWAPI, Halim Saepudin, mempertanyakan logika di balik ucapan Gubernur Dedi. Apakah sekarang kebenaran cukup diukur dari view dan like? Apakah demokrasi cukup dikendalikan dengan story 15 detik tanpa verifikasi?” sindir Halim. Sabtu (05/07/2025).
Ia juga mengingatkan Gubernur tentang fungsi dan hak pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 3 ayat (1) UU Pers menegaskan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 4 ayat (3) menyebutkan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
“Apakah Gubernur ingin mengganti pasal-pasal itu dengan tombol ‘share’ dan ‘comment’? Apakah kami para wartawan harus ikut antre menyalin ulang narasi dari akun TikTok nya agar dianggap mendukung pembangunan Jawa Barat?” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen FORWAPI Ade Global yang menegaskan, media sosial hanyalah etalase, bukan ruang kontrol. Viralitas di media sosial bukan ukuran transparansi, apalagi tanggung jawab publik.
“Kami wartawan bukan buzzer, bukan admin konten, bukan humas kekuasaan. Tugas kami bukan menambah like di medsos, tapi memastikan kebijakan yang adil untuk semua rakyat, sesuai dengan tupoksi kami selaku kontrol sosial yang dilindungi undang-undang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pers adalah mitra sekaligus kontrol bagi pemerintah, bukan pesaing akun media sosial pejabat publik. Kritik dari media adalah bagian dari demokrasi, bukan untuk menjatuhkan, melainkan memastikan rakyat mendapat keadilan informasi.
Dengan demikian, FORWAPI pun mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi resmi atas pernyataannya. “Kami minta klarifikasi, bukan hanya untuk pers, tetapi untuk publik Jawa Barat. Hormati kami, hormati publik. Demokrasi itu kritik, bukan konten. Transparansi itu klarifikasi, bukan gimmick,” tutupnya.
Sementara itu wasekjen DPP Forwapi H Asmal didampingi Ketua DPC Forwapi kota Banjar Asep nurohman alias chepi menyayangkan statmen gubernur tersebut.
Pers sebagai pilar ke 4 dalam pembangunan seharusnya dijadikan mitra sinergis dengan pemerintahan untuk pembangunan khususnya di wilayah Jawa Barat.
Seyogyanya Gubernur sebagai leader bisa menjadi jembatan untuk bupati dan walikota sejawa barat, bangun sinergitas untu kesejahtraan dan pembangunan dengan Pers. Tegas .
( ETY )
