Gubernur dan Pemkab SBB Rapat Bahan PT. SIM 

- Redaksi

Jumat, 15 Agustus 2025 - 07:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 


Ambon,suaramasyarakat.com//- Terkait masalah sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat antara masyarakat dan PT. Spice Island Maluku (SIM), akhirnya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengundang Bupati beserta Tim untuk mencari solusi terkait dengan polemik tersebut.

 

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Gubernur Maluku, Kasrul Selang usai mengikuti rapat antara Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Bupat Kabupaten Seram Bagian Barat Asri Arman bersama Tim bertempat di lantai 2 kantor Gubernur Maluku, Kamis (14/8/2025).

 

Menurut Selang, saat ini pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten sangat membuka “Karpet Merah” terhadap para Investor salah satunya PT. SIM, serta melindungi hak -hak dari masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Baca Juga :  KB-DPC GRIB Jaya Kota Batam Adakan Penggalangan Dana Atas Duka Gempa Bumi Yang Mengguncang NTT.

 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati telah meminta waktu untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalan yang terjadi , prinsipnya investasi tetap didukung oleh Pemerintah sepanjang tidak merugikan masyarakat.

 

Sementara itu, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Asri Arman mengatakan sebagai Pemerintah Daerah dirinya tidak ada upaya untuk menghalangi para investor dan itu sudah disampaikan kepada Gubernur.

 

“ Memang kami pernah menerima surat dari PT. SIM, dan isi surat itu menjelaskan bahwa mereka mengundurkan diri, kalau surat pengunduran diri tetapi kita tidak memberikan izin dan kalau kita tanggapi juga salah karena surat pengunduran diri tersebut harus ditujukan kepada yang mengeluarkan izin yaitu kementerian”, terang Arman.

Baca Juga :  DK dan DP-PMI Kota Langsa Masa Bakti 2026–2031 Resmi Dilantik

 

Terkait dengan data konsesi PT. SIM seluas 2.445 hektar, yang terdiri dari Hatusua 930 ha, Nuruwe 710 ha, Kawah 805 ha, dan di Pelita Jaya kurang lebih 1.500 ha dan masih banyak lahan yang belum digarap.

 

“ Di Hatusua, Kawah Nuruwe tidak terlalu nampak, tapi yang nampak hanya di Pelita Jaya, dan kami dari Pemda dan DPRD terus melakukan peninjauan di lapangan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan akan kami laporkan lagi kepada Pak Gubernur kalau permasalahan mediasi yang kami lakukan sudahg selesai”, terang Arman. (Diskominfo Promal)

Berita Terkait

Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Kapolres Aceh Timur Tegaskan Sebagai Pemuda Harus Gigih dan Berkarakter
Satgas PRR Kemendagri Laksanakan Monitoring Penanganan Pascabencana di Kota Langsa
Pelayanan SKCK Polres Tolitoli Disorot, Sikap Kasat Intelkam terhadap Media Dikeluhkan
Transaksi Nasabah BRI Diduga Bermasalah, Pihak Cabang Tolitoli Diminta Berikan Penjelasan Resmi
Wakapolres Tolitoli: Pencegahan Karhutla Jadi Perhatian, Penambahan Mobil Patroli Diusulkan
Kasus Pencurian Mendominasi di Tolitoli, Reskrim Klaim Hampir Seluruh LP Tertangani
Operasi Patuh Tinombala 2026 di Tolitoli Berjalan Lancar, Masyarakat Diimbau Tertib Berlalu Lintas
PLN UP3 Tolitoli Sebut Program Listrik Desa Masuk Kewenangan UP2K, Sejumlah Wilayah Masih Menanti Jaringan
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:15 WIB

Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Kapolres Aceh Timur Tegaskan Sebagai Pemuda Harus Gigih dan Berkarakter

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:12 WIB

Satgas PRR Kemendagri Laksanakan Monitoring Penanganan Pascabencana di Kota Langsa

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:00 WIB

Transaksi Nasabah BRI Diduga Bermasalah, Pihak Cabang Tolitoli Diminta Berikan Penjelasan Resmi

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:55 WIB

Wakapolres Tolitoli: Pencegahan Karhutla Jadi Perhatian, Penambahan Mobil Patroli Diusulkan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:36 WIB

Kasus Pencurian Mendominasi di Tolitoli, Reskrim Klaim Hampir Seluruh LP Tertangani

Berita Terbaru