Ambon.-suaramasyarakat.com // Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memastikan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat terkait National Maritime Surveillance System dapat diimplementasikan dengan baik di wilayah Maluku.
Sistem Pengawasan Maritim Nasional (National Maritime Surveillance System) atau NMSS adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai sistem pemantauan maritim di Indonesia guna meningkatkan keamanan dan keselamatan laut.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi garda terdepan dalam membangun dan mengoperasikan NMSS di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Kepualauan Tanimbar Provinsi Maluku sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan laut dengan Australia.
Ketersediaan lahan menjadi persyaratan utama dalam Pembangunan National Maritime Surveillance di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku.
Berdasarkan hal tersebut, maka pada 4 Juni 2025, Gubernur Maluku yang didampingi Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Affandy Hasanusi menerima kunjungan Kepala Zona Bakamla Timur Laks. TNI I Putu Darajatn.
Gubernur mengambil peran yang sangat penting dalam mendorong ketersediaan lahan tersebut dengan menyurati Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait hal dimaksud.
Gubernur juga memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan National Maritime Surveillance System, dengan harapan Sistem Pemantauan Maritim Nasional dapat memberikan manfaat, termasuk meningkatkan keselamatan pelayaran, keamanan laut, dan perlindungan lingkungan.
Sistem ini juga membantu dalam deteksi dan pencegahan kegiatan
ilegal seperti pembajakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal, serta memberikan informasi yang akurat untuk operasi pencarian dan penyelamatan.
Dengan adanya sistem pemantauan maritim nasional yang terintegrasi secara real time, Indonesia dapat meningkatkan keamanan, keselamatan, dan efisiensi di wilayah lautnya, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan lautnya sehingga bisa memberikan dampak bagi pembangunan di Provinsi Maluku.
Lebih lanjut, pada Kamis, 3 Juli 2025 Bupati Kepulauan Tanimbar telah melakukan penandatanganan Hibah Lahan untuk Pembangunan National Maritime Surveillance System, bersama Kepala Zona Bakamla Timur yang menandai National Maritime Surveillance akan dibangun di Provinsi Maluku tepatnya di Kabupaten Kepualauan Tanimbar. (Diskominfo Maluku/Badan Pengelola Perbatasan Daerah Maluku)
