Banjarnegara-suaramasyaraka.com .// Belum lama ini, Pemkab Banjarnegara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Dikutip Suara Masyarakat.com, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang pada Kamis (5/6/2025) lalu.
LHP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, kepada Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana dan Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat.
Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, mengungkapkan pencapaian WTP kedua belas kali secara berturut-turut.
“Alhamdulillah, Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu dari 32 kabupaten kota di Jawa Tengah yang mendapatkan opini WTP tahun ini,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa capaian ini diharapkan menjadi semangat untuk mempertahankan standar akuntabilitas di masa mendatang.
Namun, di balik gemilangnya capaian tersebut, salah satu anggota Legislatif menyuarakan kritik atas ketimpangan antara pencapaian administratif dan kondisi riil masyarakat.
Hal itu disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Banjarnegara, tentang Penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksana APBD Banjarnegara TA 2024, Selasa (24/6/2025).
Lutfi Hidayat, Komisi 2 DPRD Banjarnegara dari Fraksi Golkar, mempertanyakan relevansi antara capaian administratif dengan kondisi nyata masyarakat.
“Secara administratif, kita patut apresiasi. Tapi mari buka mata bahwa IPM Banjarnegara saat ini masih posisi kedua terbawah di Jawa Tengah. Ini artinya, kita masih menghadapi persoalan serius, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lainya,” ungkap Lutfi.
Ia juga menyoroti ironi antara laporan pertumbuhan ekonomi yang diklaim positif dibandingakan Kabupaten sekitar. Namun, faktanya bahwa pengangguran serta kemiskinan tetap tinggi.
“Kalau ekonominya tumbuh, kenapa stunting tetap tinggi? Kenapa pengangguran masih mencolok? Ada yang tidak sinkron antara angka dengan kenyataan di lapangan,” tegasnya.
Lutfi mengingatkan bahwa keberhasilan administratif harus berjalan selaras dengan dampak faktual di masyarakat.
Ia juga meminta, Pemerintahan baru di bawah Bupati Banjarnegara Amalia Desiana dan Wakil Bupati Wakhid Jumali, tidak mengulang pola lama yang hanya mengejar angka, tetapi abai pada substansi.
“Saya berharap pemerintahan yang baru ini benar-benar mengevaluasi, agar capaian keuangan itu tak hanya baik di atas kertas, tapi berdampak nyata bagi 1 juta lebih penduduk di Banjarnegara,” ungkap Lutfi kepada Wartawan.
Sementara itu, Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, tidak menampik bahwa peningkatan IPM adalah pekerjaan rumah besar yang harus ditangani secara menyeluruh.
“IPM memang menjadi prioritas kami. Salah satu indikatornya adalah rata-rata lama sekolah. Nah, ini yang sulit naik cepat karena dihitung dari usia 25 tahun ke atas. Meski sekarang pendidikan kita genjot, angka itu tidak otomatis naik,” jelas Wakhid.
Untuk itu, ia menekankan perlunya inovasi kebijakan yang melampaui pola reguler. “Kalau hanya jalur pendidikan biasa, tidak akan cukup. Harus ada terobosan. Mungkin pelatihan vokasional, program pemberdayaan kompetensi, agar bisa langsung meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat,” tambahnya.
Wakil Bupati juga akan melakukan langkah konkret bersama legislatif untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Harus kolaboratif. Tahun 2025 ini kita jadikan titik awal reformasi sosial. Kami tidak ingin sekadar sukses administratif, tapi gagal mensejahterakan,” tegasnya.
IPM Rendah, Wajah Buram di Balik Angka WTP
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menjadi salah satu indikator utama kualitas hidup suatu daerah. Jika Banjarnegara tertinggal dalam IPM, maka WTP yang berulang kali diraih, bisa dinilai tak lebih dari sekadar pencitraan.
WTP ke-12 berturut-turut bisa menjadi kebanggaan, namun juga bisa menjadi pengingat keras bahwa laporan keuangan yang sempurna belum tentu masyarakat hidup dalam kesejahteraan.
