Aceh Tamiang – suaramasyarakat.com // Direktur Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM), Nasruddin, S.E., menilai sangat banyak persoalan konflik dan sengketa antara pihak perusahaan perkebunan dengan masyarakat tanpa ada penyelesaian tuntas dan terkesan korbankan hak rakyat.
Hal tersebut disampaikan atas analisa dan pantauan langsung Nasruddin, juga dikenal sebagai salah seorang pegiat pemerhati publik dan kebijakan hukum pemerintahan di Aceh, Jum’at, 02 Oktober 2026.
Menurut Direktur FPRM, pemerintah daerah Aceh Tamiang diminta agar lebih tegas dan konsisten dalam memberikan respon kebijakan bagi perusahaan-perusahaan terkesan nakal dan bersikap apa kolonialis di daerah dikenal berjuluk Bumi Muda Sedia.
“Bapak Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Aceh Tamiang agar lebih tegas dan jeli terhadap kinerja perangkat daerah dibawahnya terhadap langkah penyelesaian konflik atau sengketa antara pihak perusahaan dengan masyarakat, termasuk untuk kepentingan daerah dan rakyat,” kata Nasruddin, S.E.
Selama ini, Nasruddin berpendapat upaya Bupati Armia Fahmi dan Wabup Ismail sangat luar biasa dan sangat memeras fikiran terhadap kepentingan masyarakat, namun harus lebih membangun sinergi dengan para pihak terkait agar memiliki daya gedor dan fondasi lebih kuat.
“Saya sarankan juga kepada pihak wakil rakyat agar melakukan evaluasi kinerja komisi terkait dalam hal kemampuan dan ketelitian terhadap langkah serta upaya penyelesaian setiap sengketa atau konflik dimaksud,” jelas Direktur FPRM melalui rilisnya kepada media.
Kepada pemerintah pusat dan pihak aparat penegak hukum (APH) Direktur FPRM berharap agar lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada membela para oknum perusahaan berperilaku kapitalis yang terindikasi seperti penjajah bagi rakyat.*
Reporter : SiGe
