Padang, Sumbar – suaramasyarakat.com // Dalam rangkaian percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, tim HK (Hutama Karya) Sigap Tanggap Bencana mencatat bahwa hambatan terbesar saat ini terletak pada sektor infrastruktur air bersih di Kota Padang dan sekitarnya.
Hal ini disampaikan oleh Project Manager (PM) bpk Asih proyek pemulihan dalam rapat koordinasi lanjutan di Padang, Senin (1/9).�
Menurut bpk Asih, kerusakan pada instalasi pengambilan air baku (intake), jaringan pipa, serta bendung pengairan menjadi faktor utama yang memperlambat kembalinya layanan dasar bagi masyarakat.
Sejumlah intake PDAM Kota Padang, seperti Intake Guo, Intake Latung, dan Intake Paraku, masih dalam tahap perbaikan akibat kerusakan berat pascabanjir besar akhir 2025.�
Fokus Perbaikan Infrastruktur Air
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan BWS Sumatera V telah mengalokasikan anggaran hampir Rp1 triliun untuk membenahi PDAM Padang, termasuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Palukahan senilai sekitar Rp308 miliar.
Selain itu, direncanakan pula pembangunan SPAM pengganti Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun dengan anggaran sekitar Rp400 miliar.�
Namun, proyek strategis ini masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan.
Pemerintah membutuhkan lahan seluas 13.000 m², sementara yang tersedia saat ini baru sekitar 5.000 m². Bapak asih (pM) menekankan pentingnya percepatan pembebasan lahan agar pembangunan tidak semakin tertunda.�
Rehabilitasi Bendung dan Drainase
Di sisi lain, Pemerintah Kota Padang juga tengah mempercepat rehabilitasi Bendung Batu Busuk-Sungkai 1 di Kecamatan Pauh, yang merupakan bagian vital dari infrastruktur pengairan lokal. Proyek dengan nilai kontrak Rp5,95 miliar ini ditargetkan selesai dalam 135 hari kalender.�
Selain itu, rehabilitasi drainase di wilayah Tabing Banda Gadang juga sedang berjalan dengan anggaran Rp5,95 miliar dari APBD Kota Padang 2026. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir berulang di masa mendatang.�
Dukungan TNI dan Pemerintah Daerah
Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol turut berkontribusi dengan membangun 97 titik fasilitas air bersih dan 22 unit Jembatan Garuda yang ditargetkan selesai pada September 2026.
Sementara itu, Pemprov Sumbar telah mengusulkan anggaran Rp21,4 triliun untuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P), dengan fokus pada penanganan sedimentasi sungai dan irigasi.�
Pernyataan Sikap
“Infrastruktur air adalah urat nadi pemulihan. Tanpa akses air bersih yang stabil, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak akan berjalan optimal,” ujar Bpk Asih dalam pernyataannya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait akan terus diperkuat untuk memastikan target pemulihan tercapai sesuai jadwal.*
(Joey – riky london)
